INDRAGIRI HILIR - Bupati Indragiri Hilir H.M Wardan mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus berusaha menganggarkan bantuan untuk madrasah dan pondok pesantren baik dari APBN, Bantuan Keuangan (Bankeu) propinsi Riau maupun melalui dana anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.
Pemkab telah mengusulkan melalui Bankeu Propinsi Riau namun hasil tim verifikasi Propinsi tidak dapat diakomodir, namun pemkab Inhil telah mengalokasikan anggaran untuk madrasah dan pondok pesantren tahun ini melalui APBD Kabupaten sebesar Rp. 23,4 milyar lebih.
“Walaupun kita tidak mendapatkan melalui bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Riau untuk madrasah dan pondok pesantren namun kita tetap menganggarkan melalui APBD Kabupaten Indragiri Hilir,” ujar Bupati Inhil H.M Wardan menyikapi adanya pandangan dari beberapa pihak yang mengatakan Pemkab Inhil yang menganak tirikan sekolah madrasah dan ponpes, Sabtu (12/3/17)
HM Wardan, memastikan bantuan untuk madrasah dan ponpes tahun ini sudah tidak ada kendala dan sudah tertuang pada APBD Tahun Anggaran 2017 ini, imbuhnya
Lebih lanjut dikatakannya, masyarakat jangan terprovokasi dengan anggapan atau pandangan dari beberapa pihak yang hanya menilai dari selembar surat yang tidak utuh secara keseluruhan, sehingga membuat viralnya masalah tersebut di medsos baru-baru ini, padahal kita sangat berkomitmen memberikan layanan terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di dunia pendidikan baik sekolah negeri maupun madrasah dan ponpes karena semuanyakan sama untuk kebutuhan masyarakat dan wujud kepedulian kita sudah dibuktikan melalui Penghargaan Kementerian Agama kepada 11 Bupati/Walikota se-Indonesia yang salah satunya adalah Bupati Inhil dan satu-satunya di Provinsi Riau pada saat itu.
Menurut pandangan Dirjen Pendidikan Islam saat itu, bahwa penghargaan ini merupakan wujud perhatian Pemerintah Kabupaten dan salah satunya pemkab. Inhil yang sangat komit dalam pengembangan program kemitraan pendidikan.
Sementara itu, menurut Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Drs H Syaifuddin.MP dikonfirmasi mengatakan, memang benar selama beberapa tahun ini Pemkab Inhil terus menganggarkan untuk madrasah dan ponpes melalui APBD Kabupaten, jadi memang keliru jika ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa Bupati Indragiri Hilir menganak tirikan madrasah dan ponpes.
Menurut Syaifuddin, madrasah dan ponpes memang masih kewenangan kementerian agama yang pembiayaan opersionalnya melalui APBN , untuk itu kita tidak bisa mengakomodir secara keseluruhan kebutuhan madrasah dan pondok pesantren, namun kita tetap memberikan perhatian dan dukungan sesuai kewenangan yang dapat diberikan oleh pemerintah kabupaten.
Selain itu kepala dinas pendidikan juga mengatakan bahwa kita tidak membeda-bedakan untuk sekolah yang ada di kabupaten Inhil baik sekolah umum maupun madrasah dan ponpes, setiap tahunnya kita terus menganggarkan berbagai kebutuhan untuk madrasah dan ponpes sesuai kewenangan, pada APBD tahun ini saja kita sudah anggarkan untuk 36 sekolah madrasah dan ponpes dengan biaya yang sudah disampaikan oleh Bupati diatas.
Diskominfo
.jpeg)
