Larangan Ekspor Bukan Solusi Karena Dinilai Hanya Akal-akalan Industri

Larangan Ekspor Bukan Solusi Karena Dinilai Hanya Akal-akalan Industri
Ilustrasi

INDRAGIRI HILIR – Persatuan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo) secara tegas menyatakan jika larangan ekspor bukanlah solusi. Pemerintah perlu membuat regulasi tata niaga agar harga kelapa tetap stabil.

Selain itu, industri dalam negeri juga mempunyai harga dasar untuk menentukan harga pembelian.

Tidak seperti saat ini, industri mengklaim kekurangan bahan baku.

Sementara petani mengatakan harga belinya murah sehingga tidak menjual ke industri.

Mereka lebih memilih menjual kepada eksportir yang mematok harga lebih mahal.

“Dasar itulah industri mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan larangan ekspor kelapa bulat untuk mengatasi kelangkaan bahan bakunya,” ungkap Ketua Perpekindo Muhaemin Tallo di Tembilahan, Rabu (22/3/2017) dilansir tribun pekanbaru.

Lebih lanjut Muhaemin menjelaskan, selama ini industri memang membeli hasil produksi petani dengan harga murah karena selalu berpatokan harga CNO Rotterdam yaitu harga dasar Kopra.

Sementara industri sudah multi produk, seharusnya industri berani menghargai kelapa petani lebih tinggi.

Baru sekitar 3 tahun terakhir harga kelapa membaik dengan masuknya ekpostir ke sentra–sentra kelapa yang berani membeli kelapa petani dengan harga yang pantas.

“Masuknya eksportir ke sentra – sentra kelapa, barulah industri mengangkat harga mengimbangi eksportir, karena kalau tetap berpatokan haga CNO Rotterdam mereka tidak dapat bahan baku,” jelas pria asal Inhil ini.

Oleh karena itu, Muhaemin menegaskan, Perpekindo tidak setuju adanya larangan ekspor kelapa bulat.

Karena akan merugikan petani kelapa yang akan berpengaruh pada masalah harga jual.

Hal ini dinilai bukan solusi terbaik bagi petani.

“Kami sebagai petani kelapa ingin hidup sejahtera, untuk mewujudkan itu semua perlu ada kebijakan yang melindungi petani agar harga tetap stabil di tingkat petani, tidak naik turun seperti ular tangga dan perlu ada gerakan nasional dalam pembenahan kelapa,” tegasnya.

Sementara itu, untuk Pemkab Inhil sendiri, Muhaemin menuturkan, Perpekindo dan Pemkab Inhil mempunyai visi dan misi yang sama dalam rangka memajukan perkelapaan di Inhil.

Termasuk di dalamnya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.

Mengingat Inhil merupakan Kabupaten dengan jumlah kebun kelapa terluas di Inhil, jadi persoalan kelapa selalu menjadi perhatian Pemkab Inhil, khususnya Bupati Inhil HM Wardan.

“Kita sudah kompak dengan pemerintah Inhil untuk memajukan sektor petani,” ucapnya.

Halaman :

Berita Lainnya

Index