INDRAGIRI HILIR - Komisi I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyambangi Kementrian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi RI, untuk membahas dan konsultasi Permendespdt dan tran no.22 tahun 2016 tentang proiritas penggunaan dana desa 2017.
Banyak hal yang menjadi perhatian pada pertemuan tersebut, satu diantaranya yaitu mengenai penggunaan dana desa, dimana pada tahun 2017 ini penggunaan dana desa tidak lagi terfocus terhadap insfrastruktur, namun juga terhadap pemberdayaan desa.
Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Muammar Armain yang hadir dalam rombongan berharap dengan dikeluarkannya regulasi itu, agar dalam musyawarah desa, dalam menyusun Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) lebih melihat kepada kemendes no.22 itu.
Menurutnya, hal ini dilakukan agar program pusat dan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) milik Pemeritah Kabupaten (Pemkab)Inhil itu sejalan dan seirama dan saling menutupi.
“Setelah pertemuan ini, Komisi I meminta dan menyarankan kepada Dinas Pemeberdayaa Masyarakat Desa (PMD) untuk segera menyurati desa dan perangkat desa supaya desa dan perangkat desa bisa melihat aturan itu,” ungkap Muammar melalui pesan singkatnya di Tembilahan, Ahad (26/3).
Selain itu, pusat juga menginginkan, melalui dana desa setiap desa itu punya produk unggulan masing – masing desa, ditambah lagi dengan kerjasama 3 kementrian.
Terakhir, untuk persoalan penghapusan desa, Kemendes, PDT Dan Trans menyarankan untuk segera berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan.
Selain dihadiri Sekretaris Komisi I, beberapa anggota Komisi I yang hadir antara lain, DR.H.marianto, MH, Padli, S.Pd.i, Asmadi, Muslim, Bambang irawan, Andi Rusli. Sementara itu dari Dinas PMD di wakili Raja Anwar serta para Kabag di sekwan.
Sumber: tribun
.jpeg)
