Ilustrasi

Pembahasan Rasionalisasi Di Tunda, Uang Bengkalis Kosong Melompong???

Selasa,24 Juli 2018 - 12:53:04 WIB | Di Baca : 1508 Kali

HARIANRIAU.CO - Sejumlah anggota DPRD Bengkalis Riau kecewa, atas ditundanya pembahasan rasionalisasi anggaran APBD 2018 yang dijadwalkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa.

Azmi R Fatwa anggota DPRD Bengkalis dari Fraksi Keadilan Sejahtera menghimbau pihak eksekutif hendaknya jujur dan harus menyampaikan keadaan keuangan daerah Bengkalis dengan apa adanya. Jangan ditutupi jika memang uang Bengkalis memang tidak ada.

Hal ini disampaikan politikus asal partai PKS ini, penundaan pembahasan rasionalisasi di duga kuat karena uang Kabupaten yang sempat di sebut kabupaten terkaya di Indonesia ini sedang kosong melompong. Di perparah tidak kunjung dikirimnya uang dari pusat ke daerah, sedangkan uang yang ada sudah habis untuk pembayaran tunda bayar kegiatan 2017 dan pembayaran THR dan gaji ke 13 para ASN.

''Kita duga kuat uang Bengkalis ini kosong melompong, makanya tak bisa bahas, apa yang mau di bahas uang tidak ada. Kita himbau kepada pihak eksekutif agar jujur dan sampaikan saja apa adanya,'' ujar Azmi.

Namun, Azmi juga mengingatkan semua pihak agar tidak menyalahkan Pemkab Bengkalis, karena kesalahan ini muaranya adalah dari pihak pusat yang tidak mengirimkan uang ke daerah. Untuk itu ia meminta agar semua pihak dapat rembuk bersama untuk mencari jalan keluar yang baik demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

''Tidak bisa pemerintah di salahkan, walaupun profesor semua yang duduk di pemerintahan kita itu, keadaannya sama saja dengan sekarang. Salahkan pihak pusat yang selalu menunda - menunda pengiriman uang ke daerah,'' pungkasnya lagi.

Sementara itu Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir, saat di hubungi juga tidak dapat menyembunyikan rasa kekecewaannya.

"Kecewa pasti. karena Sekda Bengkalis melalui telpon meminta waktu untuk menunda jadwal pembahasan rasionalisasi minggu depan karena mengikuti kegiatan selama sepekan di Jakarta, padahal jadwal yang sudah disepakati hari ini, 24 Juli 2018," ujar Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir.

Akibat penundaan ini, tentu pembahasan akan terus molor dari waktu yang sudah ditentukan, dampaknya tentu ada dengan tidak berjalannya rencana atau program kegiatan yang telah dibuat di Organisai Pemerintahan Daerah (OPD).

"Akibat terus ditunda dan belum ada finalisasi terhadap rasionalisasi ini tentu banyak berdampak kepada tertundanya kegiatan di OPD," kata Abdul Kadir.

Politisi PAN Bengkalis ini berharap kepada TAPD untuk tidak mengulur waktu, mengingat waktu efektif untuk pelaksanaan kegitan tinggal lima bulan lagi.


Iwan

Share Tweet Google + Cetak
Loading...

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @harian_riau dan LIKE Halaman Facebook: HarianRiau.co



Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 081365016621 / 0811707378
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Harianriau.co Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
Loading...