HARIANRIAU.CO - Kritikan kubu oposisi kepada Presiden Joko Widodo ihwal penggratisan tol Surabaya Madura (Suramadu) dibantah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Menurut Wasekjen PPP Indra Hakim Hasibuan, penggratisan tol Suramadu tidak memiliki muatan politik praktis jelang Pilpres sebagaimana tuduhan oposisi.
"Oposisi merasa di tahun politik ini, kebijakan Jokowi membebaskan bayar Tol Suramadu untuk menarik simpati masyarakat Madura padahal kenyataannya adalah tidak seperti itu," ujar Indra, Jumat (2/11/2018).
Indra menuturkan, penggratisan jalan bebas hambatan tersebut merupakan kebijakan Jokowi dalam merespons keluhan masyarakat dalam rangka pemerataan perkembangan ekonomi nasional.
Sejurus dengan itu, Indra berkata jembatan Suramadu panjangnya hanya 5.438 meter dan pemerintah diyakini masih mampu meng-cover operasionalnya.
"Yang perlu kita ingat adalah jembatan Suramadu di rancang/direncanakan dari Era presiden Megawati Soekarnoputri dikerjakan Era Presiden Susilo Bambang yudhoyono dan Tidak mungkin Presiden Jokowi akan menghilangkan jejak prestasi Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," jelas Indra dikutip harianriau dari laman okezone.com.
Sebelumnya, Ketua DPP PAN Yandri Susanto meyakini ada motif politik di balik penggratisan tol Suramadu oleh Jokowi. Yandri menuding Jokowi ingin mendulang suara di Madura pada Pilpres 2019.
"Saya yakin dalam hati Pak Jokowi ingin Madura menang," tandas Yandri di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa 30 Oktober 2018.