PEKANBARU - Keluhan atas pungutan seragam oleh pihak sekolah masih dirasakan orangtua murid. Belakangan, beberapa kasus mencuat ke publik. Setelah puluhan orangtua murid mendatangi SMPN 15 yang terletak di Kecamatan Rumbai Pesisir.
Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT mengaku sudah mendapatkan laporan terkait permasalahan tersebut. Ia juga sudah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk mengambil langkah tegas. Yakni dengan melakukan evaluasi terhadap jajaran sekolah.
“Kami akan tertibkan. Saya perintahkan ke dinas itu evaluasi. Jajaran sekolah akan kami evaluasi. Kepala sekolah, guru dan komite. Itu ada laporan semacam itu ke medsos saya. Ternyata setelah dicek memang ada oknum nakal. Tidak hanya komite ada oknum juga. Saya minta itu dievaluasi,”sebut Firdaus dikutip dari riaupos, Senin (24/7).
Ia memaparkan, sebetulnya jika ada orangtua murid yang ingin berpartisipasi untuk pendidikan itu boleh-boleh saja. Akan tetapi harus adil dan tidak bersifat wajib. Dicontohkan Firdaus, ketika ada beberapa orangtua murid yang ingin membuat seragam melalui pihak sekolah maka orangtua murid yang mampu harus lebih besar dari orangtua murid yang tidak mampu. Sehingga pada pelaksanaannya, wali murid yang tidak mampu bisa diberi subsidi, bahkan digratiskan.
Jangan karena hanya beberapa orangtua murid yang sanggup, lanjut Firdaus, maka pihak sekolah ataupun komite mewajibkan kepada seluruh orangtua murid. Karena aturan dari pemerintah sudah sangat tegas. Tidak ada istilah pungutan dalam jenis apapun.”Itu yang kami katakan tadi, komite jangan hanya oknum, tapi hasil musyawarah. Jadi mengatasnamakan oknum itu kan gak bener. Makanya kalau ada praktik yang semacam itu silakan laporkan, kami akan tertibkan,” tukasnya.
Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan mutasi besar-besaran terhadap kepala sekolah yang ada di Pekanbaru. Baik kepala sekolah dari tingkat SD ataupun SMP. Hal tersebut juga sudah di perintahkan Firdaus kepada Kepala Dinas Pendidikan, Abdul Jamal.
“Ini akan ada mutasi kepala sekolah. Ini sedang evaluasi SD dan SMP. Secepatnya kadis sedang evaluasi, kalau memang ada keterlibatan kepala sekolah. Sekali lagi, kepala sekolah itu bukan hak. Kepala sekolah adalah tugas tambahan kepada guru. Tugas pokok guru itu mengajar, mendidik dan membina. Ya kan?” ujarnya.
Kepala SMP 15 Inong Rani saat dijumpai, Sabtu (22/7) lalu beralasan bahwa pembuatan seragam sekolah dikarenakan ada beberapa orangtua murid yang berkeinginan agar pihak sekolah yang mengelola seragam. Ia pun mengakui bahwa ada kendala dalam kepengurusan seragam tersebut. Namun saat ditanya secara rinci ia tidak bisa menjelaskan dengan detail, kendala apa yang menyebabkan pembuatan seragam tersebut.
“Kami telah selesaikan baik-baik dan kami telah lakukan pertemuan dengan wali murid di musala. Tadi kami sepakat untuk menjahitkan lagi. Mungkin siap pertengahan Agustus nanti,” ujarnya saat itu.
DPRD Minta Kadis Tindak Lanjuti
Terkait ditemukan adanya sikap protes puluhan wali murid SMP N 15 Rumbai Pekanbaru Sabtu (22/7) lalu, terus menjadi sorotan kalangan DPRD.
Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Ferry Sandra Pardede menilai, aksi protes wali murid tersebut akibat tidak profesionalnya pihak sekolah dalam mengelola uang seragam siswa.
Untuk menindaklanjuti dan agar ada kejelasan terhadap kasus uang seragam siswa ini, Ferry meminta Dinas Pendidikan segera memanggil pihak sekolah.
“Kami tidak mau hal serupa terjadi di sekolah-sekolah lain, dan Disdik kami minta segera memanggil pihak sekolah yang bersangkutan agar memberi penjelasan terkait pungutan uang seragam dan apa alasan hingga saat ini tidak kunjung usai, saya rasa kepala sekolahnya perlu dievaluasi juga, soal uang ini tidak bisa main-main, ya kalau orangtua yang mampu, bagi yang tidak kasihan juga, kita rasa Disdik perlu mengevaluasi kepala sekolah tersebut,” tegasnya lagi.
Selain itu, Ferry juga meminta Kepala SMPN 15 Rumbai, terbuka atas persoalan yang saat ini bergejolak di kalangan orangtua siswa.
“Kami minta kepala sekolah agar terbuka atas persoalan uang seragam siswa ini, apa alasannya sampai sekarang belum selesai, makanya ke depan kami minta sekolah dalam mengambil kebijakan tidak di luar konteks aturan yang sudah dibuat, seperti keterlambatan seragam siswa inikan seharusnya tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Senada dengannya, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sondia Warman sangat menayangkan terjadinya hal tersebut. Ia meminta agar kasus tersebut segera ditindak lanjuti kepala dinas. “Wajar saja kalau masyarakat komplen, kami minta kepala dinas agar dapat menindak lanjutinya,” kata Sondi.
Kadisdisk : Kasus SMPN 15 Sudah Diproses
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengaku sudah memanggil pihak sekolah. Mulai dari kepala sekolah, komite, bendahara dan guru untuk dimintai keterangan. Dari pemanggilan tersebut, diketahui bahwa aksi protes wali murid pada Sabtu lalu dikatakan bukanlah aksi protes. Melainkan memang sengaja diundang sekolah guna membahas soal uang seragam.
“Pertama yang mereka jelaskan ialah, kedatangan wali murid ke SMP 15 bukan untuk demo. Tapi memang mereka diundang sekolah. Mereka duduk bersama di ruangan membahas soal permasalahan yang ada pada seragam. Keterlamabatan terjadi karena ada kesalahan teknis dari penjahit,” ujar Jamal kemarin.
Pihak sekolah berjanji akan menyelesaikan proses pembuatan seragam pada bulan depan. Dinas juga meminta sekolah tidak menahan uang wali murid apabila mereka minta untuk sisa uang mereka dikembalikan saja.
“Seandainya ada orangtua yang minta kembalikan uang, sekolah wajib mengembalikannya. Ini solusi dari kita agar oranngtua tidak merasa dirugikan,” sambungnya.
Ia berharap, kesepakatan sekolah untuk melengkapi kelurangan seragam bisa ditepati pada waktu yang sudah ditetapkan. Sehingga masalah ini tidak berlarut-larut dan mengorbankan konsentrasi belajar siswa nantinya.
Terkait sanksi atau tindakan untuk sekolah, Jamal mengaku bahwa teguran atau pemanggilan terhadap kepala sekolah dan komite itu sudah menjadi bentuk teguran yang dilakukan oleh pihak dinas. “Semoga hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi. Sekolah harusnya bisa menjelaskan apa kendalanya dari awal. Begitu pula orangtua. Jika dari awal tidak setuju, harusnya dengan tegas menolak,” tutupnya.
Jamal juga mengatakan pihaknya memang sedang melakukan evaluasi terhadap beberapa kepala sekolah. Mutasi tersebut, lanjut Jamal, akan dilaksanakan dalam waktu dekat.Terkait evaluasi yang dilakukan karena maraknya pungutan liar, ia menegaskan jika itu terbukti maka kepala sekolah terkait akan langsung di copot.
“Tidak perlu tunggu evaluasi, langsung saya copot. Itu jelas. Silakan laporkan. Kapan perlu bawa buktinya sekalian. Saya jamin orangtua murid anaknya ga akan kenapa-kenapa. Kalau sempat anaknya tidak diterima karena tidak mau bayar uang seragam, saya orang pertama yang akan maju di depan,” tukasnya.
Soal pungutan seragam yang terjadi di SMPN 15, ia menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap jajaran sekolah. Dari hasil pemeriksaan didapati bahwa pembuatan baju seragam terkendala oleh tukang jahit. Kabar adanya pemaksaan dari pihak sekolah untuk membuat baju seragam, dari pengakuan pihak sekolah tidak ada unsur pemaksaan sama sekali.
“Orangtua murid setuju untuk beli seragam di sekolah. Kalau ada yang mengatakan diwajibkan atau dipaksa, ayo laporkan ke kami. Di depan sekolah dibilang setuju nanti di belakang lain. Nah ini. Kami minta kepada orangtua murid kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai aturan lapor ke saya,” tukasnya.
.jpeg)
