PEKANBARU - Untuk mewujudkan Visi Riau tahun 2020, Pemprov Riau telah menerrbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang OPD baru, dan Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun tentang SOTK Dinas Kebudayaan (Disbud).
Dengan terbentuknya Dinas Kebudayaan tersebut, Pemprov Riau berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan Visi Riau tahun 2020 dengan prioritas program pengelolaan kekayaan budaya, pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan nilai budaya.
"Pada program yang diprioritas itu pulalah yang nantinya diharapkan terjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan, seperti Majelis Kerapatan Adat LAM Riau," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dilansir riau24, Sabtu 29 Juli 2017.
Ia juga meminta kepada Disbud untuk mencari pengakuan bahwa Riau memang merupakan Pusat Kebudayaan Melayu di bentangan Asia Tenggara.
Dijelaskan gubernur, saat ini ada 20 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia yang dimiliki Provinsi Riau. Sebagian warisan tersebut telah pula mendapat sertifikat dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Keduapuluh Warisan Budaya Tak Benda itu yakni, Tenun Siak, Sastra Lisan Koba, Pacu Jalur, Manumbai, Randai Kuantan, Nyanyi Panjang, Bedewo, Debus Inhu, Calempong Oguong, Joget Sonde, Zapin Meskom, Zapin Api, Batobo, Manongkah, Perahu Beganduang, Tunjuk Ajar, Malalak, Rentak Bulian, Rumah Lontiok dan Selembayung.
"Bila melihat kandungan sumber daya yang ada di 4 sungai besar dan 821 sungai kecil di Provinsi Riau, 20 karya budaya yang diakui tersebut tentulah belum memuaskan," jelas pria yang akrab disapa Andi Rachman tersebut.
Maka dari itu, OPD terkait seperti Dinas Kebudayaan, bersama stakeholder harus telah melakukan pengkajian dan penggalian warisan budaya yang diyakini jumlahnya mencapai ribuan.
Dinas Kebudayaan harus mengajak Majelis Kerapatan Adat LAM Riau dan lembaga perguruan tinggi untuk meraih sebanyak-banyaknya pengakuan.
"Sehingga Pusat Kebudayaan Melayu di bentangan Asia Tenggara pada tahun 2020 memang Riau adanya," harap Andi.
.jpeg)
