HARIANRIAU.CO - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau diperkirakan defisit hingga Rp1 triliun sehingga akan dilakukan rasionalisasi dalam rancangan APBD Perubahan 2018.
"Ini tahun pertama Pemerintah Provinsi Riau mengalami defisit anggaran, paling tidak mendekati Rp1 triliun akibat dari tidak tercapainya pendapatan 2017," kata Sekretaris Daerah Pemprov Riau, Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Kamis.
Defisit itu, lanjutnya terdiri dari pendapatan asli daerah yang tak tercapai senilai Rp300-an miliar. Sisanya sekitar Rp700-an miliar adalah dana perimbangan tahun 2017 yang tidak dan belum disalurkan atau sampai 2018 belum disalurkan.
"Akibatnya ini menendang 'cashflow' 2018 dan jadi tahun terberat," imbuhnya lagi.
Saat ini, kata dia, APBDP sedang dikerjakan di badan perencanaan dan pembangunan terkait dengan pembahasan sejauh mana bisa pendapatan ditentukan. Hal ini juga untuk mengamankan kegiatan strategis yang sudah menjadi keputusan bersama.
Menurutnya ada kegiatan yang tentu harus diteruskan seperti yang diarahkan dalam kebijakan nasional terutama infrastruktur. Dia mengatakan bahwa tahun ini sejumlah proyek pembangunan dilaksanakan seperti pembangunan dua jembatan layang dan kelanjutan Jembatan Siak IV.
"Kita sudah kerjakan arahan kebijakan nasional merencanakan infrastruktur dan kegiatan fisik lainnya, ini beban nasional yang juga harus ditanggung. Mudah-mudahan dalam minggu ini naskah rancangan perubahan itu bisa diselesaikan," tambahnya dikutip dari laman antarariau.com.
APBD Riau tahun 2018 ini sebelumnya ditetapkan senilai Rp10,019 triliun dengan asumsi sisa lebih anggaran (silpa) 2017 senilai Rp1 triliun. Namun realisasinya silpa hanya tersisa Rp58 Miliar dari tidak tercapainya PAD dan tunda salur dana perimbangan dari pemerintah pusat.
.jpeg)
