HARIANRIAU.CO - Pakar politik dari Universitas Riau Hasanuddin mengatakan deklarasi kampanye pemilu damai harus diapresiasi sebagai penegasan semua pihak yang terlibat dalam pemilu untuk menjunjung tinggi budaya demokrasi.
"Budaya demokrasi menghendaki masing-masing pihak yang berkontestasi termasuk para pendukungnya mengedepankan saling percaya, bahwa pihak lain juga memiliki aspirasi membawa kebaikan untuk negara sehingga tidak layak dicurigai," kata Hasanuddin di Pekanbaru, Jumat.
Ia mengatakan itu berkaitan dengan telah dideklarasikannya Kampanye Pemilu Damai menandai dimulainya rangkaian Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.
Menurut dia, menjunjung tinggi budaya demokrasi itu artinya kontestasi yang berlangsung harus sedemikian rupa membawa keadaban, selalu menjaga kedamaian dan menghindari terjadinya kekerasan, sekecil apapun.
"Para konstestan harus saling menghargai, bahwa pihak lain juga memiliki gagasan-gagasan yang harus disikapi secara hormat, menghindari monopoli klaim kebenaran yang memungkinkan tidak terjadi intimidasi, terlebih kekerasan baik fisik ataupun verbal dan selalu konsisten tetap berada pada aturan main yang sudah disepakati bersama itu," katanya dilansir dari laman antarariau.
Ia menjelaskan deklarasi Kampanye Pemilu Damai akan berhenti pada tataran simbolik formalistik, dan tidak masuk ke dalam esensi substantif apabila para pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilihan umum tidak memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan prinsip "equality dan equity".
Prinsip "equality dan equity" itu, katanya, dituntut pada pihak yang berkontestasi untuk tidak memprovokasi dan mengintimidasi dan pada pihak yang seharusnya berdiri pada posisi netral seperti penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara.
"Untuk yang terakhir itu sangat berisiko, ketidaknetralan penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara dalam menegakkan prinsip persamaan dan keadilan terhadap kontestan pemilu akan menimbulkan ketidakpuasan yang akan meluas, yang bisa menjadi bahan dasar bagi berlangsungnya tindakan-tindakan kekerasan," katanya.
Kepala daerah, contohnya, yang diberi ruang memihak kepada salah satu kandidat, berkecenderungan menyalahgunakan kekuasaan yang akan menimbulkan ketidakpuasan pada kandidat lain sehingga pemilu damai hanya menjadi impian.
.jpeg)
