HARIANRIAU.CO - Sejumlah dokumen yang menggunakan nama dan logo mirip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Namun KPK menegaskan lembaga yang membuat dokumen itu tak punya hubungan dengan lembaga antirasuah tersebut.
"Kami sampaikan bahwa lembaga tersebut tidak ada hubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami ingatkan kepada pihak-pihak yang menerima surat atau dokumen-dokumen tersebut agar berhati-hati," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (18/10/2018).
|
|
Dokumen sebuah lembaga yang memiliki kemiripan nama dan logo dengan Komisi Pemberantasan Korupsi/ (Foto: dok. Istimewa)Dalam dokumen tersebut, mereka mengatasnamakan diri sebagai Komite Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Setda Bekasi Raya yang juga disingkat KPK. Lembaga itu diketuai Abdul Hamid dibantu Samsudin sebagai sekretaris dan Ramdini Safitri sebagai bendahara.
Dalam sebuah proposal mereka juga mencantumkan logo Komisi Pemberian Korupsi (KPK) di bagian cover. Logo itu dicantumkan bersama logo Kejaksaan Agung dan Polri.
|
|
Foto: dok. IstimewaKPK mengimbau masyarakat agar berhati-hati jika ada lembaga yang mengatasnamakan diri sebagai KPK. Sebab, di daerah lain pernah ada yang mengaku KPK lalu meminta sejumlah uang.
"Kami harap hal tersebut tidak perlu terjadi kembali dan tidak ada lembaga-lembaga yang mengaku seolah-olah KPK dan kemudian melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Febri.
|
|
Foto: Dok. Istimew
.jpeg)
