HARIANRIAU.CO - Kasus pembakaran bendera yang dilakukan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) saat acara peringatan Hari Santri di Garut Jawa Barat, Senin (22/10) lalu telah memantik gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah seperti Bogor, Solo, dan Garut. Informasi unjuk rasa besar-besaran dengan tajuk "Aksi Bela Tauhid" rencananya juga akan digelar di Jakarta dan Jawa Barat pada Jumat (26/10) besok.
Menyikapi gelombang unjuk rasa tersebut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Abdul Kadir Karding mengatakan Ma'ruf Amin perlu angkat bicara. Menurutnya Ma'ruf sebagai ulama punya peran penting meredam gejolak massa yang ditimbulkan akibat kasus tersebut. “Sebagai tokoh agama beliau (Ma’ruf) mestinya menenangkan dan mengajak seluruh elemen untuk tidak mudah terprovokasi, terpancing, dan menjaga kesejukan demi keutuhan kita sebagai sebuah bangsa,” kata Karding, Kamis (25/10). dilansir harianriau dari laman tirto.id.
Ketokohan Ma'ruf sebagai ulama muncul dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mantan Rais A'am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut Karding penting bagi Ma'ruf memberikan penjelasan hukum kepada masyarakat tentang tindakan pembakaran bendera dari perspektif Banser maupun kelompok yang menentangnya. “Jadi memberikan penjelasan proporsional pada publik dari sisi sejarah keagamaan atau mungkin hukum keagamaan,” ujar Ketua DPP PKB ini.
Karding juga meminta Ma’ruf menjembatani komunikasi antara tokoh yang terlibat dalam pembakaran bendera maupun yang menentang. “Intinya sikap yang proporsional dan objektif tentu dibutuhkan dari kiai Ma'ruf,” kata Karding.
Terhadap berbagai unjuk rasa yang telah dan akan digelar di sejumlah daerah Karding mengatakan hal ini tidak mengindikasikan Ma’ruf kehilangan pamor di akar rumput. Ia mengatakan Ma’ruf ialah ulama yang punya pengaruh besar baik di struktur PBNU maupun di akar rumput. “KH Ma’ruf karena intens berkeliling dan silaturrahmi dengan kiai-kiai dan santri maka beliau punya pengaruh yang besar di grass root (akar rumput),” ujarnya.
Pertaruhan Ma'ruf
Peneliti politik dari Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Hendri Satrio menilai kasus pembakaran bendera yang dilakukan anggota Banser ujian penting bagi Ma'ruf sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1. Menurutnya Ma’ruf sebagai tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia mesti membuktikan bahwa ia mampu meredam ekses kasus tersebut bagi elektabilitas dirinya dan Jokowi.
“Ini (kasus pembakaran bendera) adalah momen pembuktian Kiai Ma’ruf apakah ia ulama struktural atau ulama grassroot (akar rumput),” kata Hendri kepada Tirto, Rabu (24/10) malam.
Salah satu benang merah yang digarisbawahi Joko Widodo (Jokowi) saat menjelaskan alasan memilih Ma’ruf Amin menjadi calon wakil presidennya memang ketokohan Ma’ruf sebagai ulama. Bagi Jokowi yang basis politiknya berakar dari PDIP, kombinasi antara dirinya dengan Ma’ruf di Pilpres 2019 mendatang adalah representasi dua kelompok pemilih terbesar di Indonesia: nasionalis-religius.
Survei terbaru Indikator Politik dengan model wawancara lapangan pada 1 September sampai 6 September 2018 terhadap 1220 responden di atas usia 17 tahun dalam tingkat kepercayaan 95% menunjukkan sekitar 55,4% publik cukup atau sangat percaya Ma’ruf Amin mampu meredam pertentengan pandangan politik di kalangan umat Islam.
Selain itu 49,1% publik cukup atau sangat percaya Ma’ruf Amin akan membuat politik identitas berdasarkan SARA akan berkurang pada Pemilu 2019.
Dalam konteks itu, kata Hendri, menjadi penting bagi Ma’ruf menunjukkan kapasitas dan perannya sebagai ulama yang mampu meredam gejolak di akar rumput. “Makanya ini momen terpenting Kiai Ma’ruf untuk menunjukkan kepada Jokowi dan pendukung Jokowi bahwa dia adalah tokoh Islam yang dihormati makanya dia [harus] bisa selesaikan ini,” ujar Hendri.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan Ma’ruf agar protes pembakaran bendera di Garut tidak merembes ke elektabilitas dirinya dan Jokowi adalah dengan mendorong GP Ansor— sebagai ormas yang menaungi Baser —menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam. Sebab menurut Hendri, sikap enggan meminta maaf GP Ansor dengan dalih yang dibakar adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mudah dipatahkan lawan politik sebab di bendera itu tidak memuat tulisan HTI.
“Ansor ini kan dipersepsikan dan dicitrakan Jokowi banget harusnya kalau dia mau dinginkan suasana minta maaf saja,” katanya.
“Mampukah Kiai Ma’ruf membujuk Ansor mengademkan suasana dengan meminta maaf?.”
Hendri mengatakan langkah cepat pemerintah dan aparat keamanan merespons kasus pembakaran bendera di Garut patut diapresiasi. Sama halnya dengan sikap para alumn aksii 212 yang hingga saat ini menurutnya terkesan belum bereaksi reaktif terhadap isu pembakaran bendera. Namun begitu, Hendri mengingatkan penting bagi pemerintah, juga Ma’ruf, untuk segera mendinginkan suasana. Sebab jika tidak maka hal ini akan menjadi residu yang siap dibakar lawan politik jelang Pemilu 2019.
“Kalau masih keras kepala [tak meminta maaf] yang berbahaya adalah residu-residu ini terus dikumpulin buat peluru di 2019,” katanya.
.jpeg)
