HARIANRIAU.CO - Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby menyebutkan, untuk tahun 2019 dipastikan tidak ada 'suntikan' penambahan modal bagi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena kondisi keuangan yang mengalami defisit, penggunaaan anggara diprioritas pada kegiatan yang mendesak atau penting.
"2019 sudah dipastikan tidak ada anggaran untuk BUMD seperti yang diminta sebelumnya. Anggaran defisit, fokus untuk kegiatan yang penting dan wajib seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Beda nantinya kalau anggaran kita sudah normal atau surplus," kata dia di Pekanbaru, Senin (29/11/2018) saat dikonfirmasi.
Lebih jauh dikatakan juga oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau ini, untuk konfisi dari APBD Riau tahun 2019 hanya sekitar Rp 9,4 triliun.
Jadi, kata dia harus bisa memilah dan memilih kegiatan yang betul wajib dan yang bisa dikerjakan.
"Untuk gaji pegawai saja saat ini madih ada ysng nunggak pembayarannya," kata pria sapaan Datuk ini lagi.
Dia menyebutkan salah satu kegiatan yang prioritas dalam penganggaran yang jelas bukan menambah dana untuk BUMD yang taj produktif dalam membantu pendapatan daerah.
Disampaikan juga oleh politisi Hanura ini, tahun 2019 pemetintah Provinsi Riau juga akan memprioritaskan anggaran untuk pembangunan di pedesaan dengan cara bantuan baik berupa swakelola maupun swasembada.
"Jadi untuk penggunaan anggaran 2019 betul-betul diseleksi. Kegiatan- kegiatan yang diusilkan dipandang tidak penting pasti juga akan dicoret," dia mengakhiri. (MCR)
.jpeg)
