HARIANRIAU.CO, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak tersinggung saat disentil Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait besarnya dana Pemprov DKI Jakarta yang disimpan di perbankan.
Hingga Juni 2016, total dana pemerintah provinsi yang disimpan di perbankan mencapai Rp 214,67 triliun.
"Presiden kan cuma bercanda kasih lihat kita sebagai contoh saja," kata Ahok usai menghadiri Pembukaan Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (4/8).
Ahok mengatakan, berbeda dengan daerah lainnya, Pemprov DKI tidak mendapat transfer Dana Alokasi Umum (DAU).
Dana Pemprov DKI sebesar Rp 13,9 triliun yang kini disimpan di perbankan akan digunakan untuk mendanai proyek pembangunan.
"Itu kan cuma ngomong ulang. Kita harus bicara serapan anggaran. Itu yang harus dilihat. Kami, kalau proyek tidak boleh bayar orang langsung. Misalnya, tanggul belum kita bayar, rusun. Enggak mungkin kita bayar," kata Ahok.
Sebaliknya, kata Ahok, Presiden Jokowi mengritik kepala daerah lainnya, yang tidak memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembangunan. DAU yang ditransfer pemerintah pusat hanya disimpan di perbankan.
"Kalau yang dikritik itu kan adalah daerah penerima DAU. Dana ditransfer tapi tidak digunakan. Kalau kami DKI tidak ada DAU. Ada uang (cash flow) yang belum kita keluarkan karena memang proyek kalau belum jadi, belum dibayar," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan dana Pemprov DKI yang kini disimpan di perbankan mencapai Rp 13,9 triliun. Dana itu, lanjutnya, harus secepatnya dicairkan untuk menggerakkan perekonomian daerah.
.jpeg)
