HARIANRIAU.CO - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau menyatakan baru sekitar 14,7 persen dari 527.000 jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setempat yang mampu mengakses dan memanfaatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Tadi disampaikan Pak Sekda, ada 500 ribuan lebih UMKM di Riau. Tetapi hanya 14,7 persen yang mengakses pembiayaan seperti KUR," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budhianto pada acara Forum Grup Diskusi (FGD) Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) dan Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMK di Pekanbaru, Kamis.
Dikutip harianriau.co dari laman antarariau.com, Tri Budhianto menjelaskan minimnya UMKM yang memanfaatkan pembiayaan ini jadi kendala bagi daerah untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan.
Padahal secara fakta Tri ada tiga jenis akses pembiayaan kepada UMKM yang disediakan oleh pemerintah. Pertama, penyaluran melalui kredit usaha rakyat, pembiayaan ultra mikro dan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM).
Semua ini disediakan sesuai kelas dan klasifikasi usaha dan pembiayaan UMKM.
"Kalau pedagang kecil, itu bisa mengaksesnya melalui UMi. Karena plafonnya Rp10 juta ke bawah. Kalau sudah mulai berkembang besar, aksesnya ke KUR. Sampai Rp25-500 juta. Kalau sifatnya lembaga, koperasi, ke LPDB. Perorangan juga bisa, tapi jalurnya lain lagi," tutur dia mencontohkan.
Makanya sambung Tri Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau berupaya mencarikan solusi dan menorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi pelaku UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan ini.
Salah satu dengan dilakukan diskusi sebagai bentuk sosialisasi.
Masih sebut dia diskusi ini diselenggarakan untuk mendukung perekonomian di Riau.
"Kami undang seluruh pemerintah daerah, asosiasi, koperasi dan perbankan," imbuhnya.
Tri menegaskan rendahnya UMKM yang memanfaatkan pinjaman tersebut, disebabkan beberapa hal diantaranya informasi yang belum tersampaikan, ketidaktahuan, tidak layaknya sebuah usaha kecil atau bankable dan sebagainya.
"Penyebab lainnya karena rata-rata UMKM tidak bisa mengakses bank. Mereka tidak tahu ke mana mendapatkan bantuan modal. Semoga tahun depan bisa mengakses pembiayaan ini," ujar Tri.
Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb Riau, Zaenal Abidin mengatakan, potensi UMKM di Riau sangat besar. Bahkan mampu menyediakan 97,22 persen lapangan kerja.
Namun saat ini belum semua UMKM yang memanfaatkan pembiayaan.
"Kenapa, ternyata beberapa hal yang melatarbelakangi adalah akses terbatas ke pembiayaan," ujarnya.
Menurut Zaenal Abidin secara nasional, total akad KUR Rp110,79 triliun, dengan jumlah debitur 4.190.637 juta.
"Sedangkan di Riau, yang terealisasi hanya Rp2,8 triliun. Baru 2,52 persen yang tersalurkan," tambahnya.
Sementara itu Direktur Keuangan PIP, Sochif Winarno menyebut, penyaluran UMi di Riau, Rp21,3 miliar untuk 8.589 debitur. Secara nasional penyalurannya sebesar Rp1.667 triliun dari 607 ribu debitur di tahun 2018.
Kata Sochif, program UMi adalah program pemerintah untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan.
"Maksimal pinjamannya Rp10 juta per orang untuk usaha produktif," pungkasnya.
.jpeg)
