CEK FAKTA: Apa Benar Bangun Infrastruktur Jalan Tak Picu Konflik?

CEK FAKTA: Apa Benar Bangun Infrastruktur Jalan Tak Picu Konflik?

HARIANRIAU.CO - Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo menyampaikan bahwa sebetulnya pembangunan infrastruktur 191 ribu kilometer jalan-jalan di desa itu untuk kepentingan rakyat di bawah.

"Ini yang sering tidak dilihat orang," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta dalam Debat Capres Kedua di Jakarta, Minggu 17 Februari 2019.

Dikutip harianriau dari laman viva.co.id, sedangkan untuk ganti rugi, Jokowi mengaku bahwa selama 4,5 tahun hampir tidak ada. Sebab, tidak ada konflik pembebasan lahan, karena itu tidak ada ganti rugi. Lalu, bagaimana faktanya?

Iqbal Damanik, penelilti Auriga mengatakan, tak benar bahwa pembangunan infrastruktur tidak menyebabkan konflik.

Berdasarkan catatan tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2017 maupun 2018, konflik akibat infrastruktur justru menempati posisi ketiga ketimbang pembangunan di bidang sumber daya alam (SDA) lainnya.

1. Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik. Sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30 persen) jumlah kejadian konflik. Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14 persen), disusul sektor pertanian dengan 78 (12 persen) kejadian konflik. Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 (lima persen) konflik, sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (empat persen) konflik, dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 (tiga persen) kejadian konflik yang terjadi sepanjang 2017. Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria. Sementara itu, 2018, konflik lahan terkait infrastrukur dicatat sejumlah 16 kasus.

2. Pembangunan PLTU Teluk Sepang di Bengkulu, Pembangunan Geotermal di Gunung Talang terjadi konflik dengan masyarakat. Bahkan, di gunung talang ada masyarakat yang dikriminalisasi dan melibatkan TNI dalam pembersihan lahan.

3. Pembangunan PLTU Teluk Sepang di Bengkulu, Pembangunan Geotermal di Gunung Talang terjadi konflik dengan masyarakat. Bahkan, di Gunung Talang ada masyarakat yang dikriminalisasi dan melibatkan TNI dalam pembersihan lahan.

Halaman :

Berita Lainnya

Index