Kemana Arah Pembangunan Desa Di Riau Kedepan

Senin,01 April 2019 - 05:09:56 WIB | Di Baca : 1320 Kali


HARIANRIAU.co - Dengan wacana yang di gelontorkan oleh Gubernur Riau Drs Syamsuar bahwa kedepan akan disalurkan Bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 200 juta perdesa se Riau.

Menjawab hal itu, Pengamat Pembangunan Pedesaan, Muammar Al Kadafi SSos MSi yang juga Dosen Administarasi Negara UIN Susqa Riau, dan sekarang menjabat Kepala Labor Otonomi Daerah Kampus UIN Susqa Riau.

Ia menyampaikan, "Bantuan Keuangan untuk desa itu merupakan amanah undang undang, melalui dana transfer (APBN/APBD PROVINSI/APBD KABUPATEN) sbg sumber pendapatan desa. Jadi hal yang biasa saja, dan mungkin itu salah satu janji saat kampanye yang mulai direalisasikan pak gubernur. Tapi jangan nanti hanya sebagai bentuk pemenuhan janji politik saja, tampa pertimbangan yang kuat," tegasnya, Minggu (31/3/2019).

"Namun pertanyaan nya, sejauh mana pengunaan dana ini, mampu digunakan oleh pemerintah desa serta masyarakat bisa seefektif mungkin utk mewujudkan tercapainya  desa yang sesuai tujuan otonomi desa. Desa bisa mengalami peningkatan, menjadi maju dan mandiri. Maka dibutuhkan transformasi pembangunan pedesaan yang mempunyai arah yang jelas, metode serta tingkat ke efektifan dan keefisienan nya dalam penggunanaan dana yang bersumber dari APBD Provinsi ini," ujar Muammar.

Lanjut Muammar, "Dengan wacana Pak Syam bahwa, dana  ini digunakan untuk BUMDES, saya kiraa, ya sah sah saja, tapi harus dikaji terlebih dahulu, Apa kah semua desa di riau ini, model penguatan ekonomi nya, cocok dengan kelembagaan bumdes. karna menurut saya, tidak cocok semua desa dengan kelembagaan bumdes ini, harus ada varian lain, demi menguatkan peningkatan ekonomi di desa, jadi harus ada pemetaan oleh dinas terkait terlebih dahulu, yang seharus nya dinas terkait sudah punya pendataan tentang kondisi di seluruh desa yang ada di Provinsi Riau ini. Dan perlu diadakan atau dibuka ruang diskusi publik yang melibatkan banyak pihak."

"Karena Pembangunan Desa lintas sektoral itu belum terwujud, belum tersingkronisasi dg arah pembangunan desa. maka saya kira jangan terlalu gegabah dalam meluncurkan bantuan keuangan ini, tampa memikirkan sejauh mana tingkat ke efektifan nya. kita sebenarnya bersyukur dg ada nya bantuan itu, tapi alangkah lebih bagus nya, bagaimana desa bisa lebih menggali potensi desa nya. karna minim sekali desa desa yg memiliki pendapatan asli desa dalam pencatatan dokumen desa nya. Hanya kebanyakan menunggu pencairan dana transfer. pendapatan desa merupakan salah satu menunju terpenuhi nya indikator desa mandiri," sambung Muammar, yang sering melakukan riset kedesa desa di Riau.

Menurut Pengamat ini, "Keberhasilan pembangunan desa itu sangat tergantung dari, tipe kepemimpinan desa, tipe kepemimpinan desa yg baik itu ialah tipe kepemipinan yg inovatif progresif, maksud nya, memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk terlibat, transparan dan akuntabel, dan mengutamakan hasil dan capaian, yang berimplikasi kepada meningkatnya perubahan kondisi ekonomi sosial masyarakat desa. Dan tidak lupa, Tata kelola pemerintahan desa diriau adalah penataan administarsi pemerintahan desa yang baik dan benar, sehingga mengakibatkan, tercapainya keakuratan data dan informasi perencanaan pembangunan desa yang baik".

"Kita berharap, mudah mudahan desa bisa meningkatan pendapatan desa nya, menuju desa mandiri. Salah satu point penting indikator otonomi desa yang baru itu adalah, dg diterjunkan nya para pendamping desa, sehingga mereka adalah salah satu aktor penting dalam transformasi dari desa lama menuju desa baru. Namun dalam pandangan saya, masih bnyak para pendamping, blm bekrja sbg org yg menstraformasikan spirit undang2 desa. maka perlu dilakukan evaluasi, sejauh mana ketercapaian2 perubahan2 status desa dg adanya peran2 pendampingan." Tutur Muammar.

"Semoga Pak gubernur bisa merealisasikan, menimbang dan menguatkan keputusan nya dengan baik, yang akan berdampak dengan semakin maju nya desa di Riau, dengan pertimbangan aspek keefektifan dan keefisienan penggunaan serta pertanggungjawaban keuangan APBD, bukan hanya sekedar merealisasikan janji politik dan dorongan pemenuhan janji 100 hari kerja nya semenjak dilantik," tutup Muammar.

 

 

 

Jeki Efri Yunas




Share Tweet Google + Cetak
Loading...

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @harian_riau dan LIKE Halaman Facebook: HarianRiau.co



Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 081365016621 / 0811707378
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Harianriau.co Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
Loading...