HARIANRIAU.CO - Jika tidak ada aral melintang, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) yang juga Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo, Jenderal TNI (Purn) DR. Moeldoko, S.IP akan mengukuhkan tak kurang dari 56 orang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo) periode 2019-2024. Pengukuhkan akan di gelar Auditorium Rimbawan I Manggala Wanabhakti, Jakarta, Selasa (9/7).
Sejumlah petinggi negara juga bakal hadir di acara itu, termasuk mantan Direktur Jenderal Perkebunan yang juga Ketua Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Republik Indonesia, Prof. Dr. Agus Pakpahan.
Ketua Umum DPP Apkasindo, Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP mengatakan, pengukuhan pengurus harian tadi adalah bagian dari langkah Apkasindo untuk lebih memacu langkah menuju petani kelapa sawit modern yang berkelanjutan.
"Ada sederet pekerjaan besar yang sedang kami kerjakan sebelum dan setelah pengukuhan ini. Mulai dari menata para petani kelapa sawit biar muncul sebagai petani yang punya kelembagaan propesional, menyodorkan konsep tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) kepada 22 gubernur se-Indonesia, hingga menata lahan-lahan petani kelapa sawit berbasis online yang terkoneksi dengan Kartu Tanda Anggota (KTA)," terang Gulat.
Biarpun hanya petani kelapa sawit kata mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Apkasindo Provinsi Riau ini, petani juga musti melek dengan yang namanya teknologi, khususnya teknologi berbasis aplikasi.
"Kami juga musti mengupgrate diri oleh munculnya revolusi industri 4.0. Lewat teknologi itu, petani tidak akan repot lagi menyuguhkan data dan lokasi lahannya," ujar Gulat.
Pekerjaan yang tak kalah pentingnya lagi yang sampai sekarang terus dilakukan oleh Apkasindo kata Gulat adalah mengajak pemerintah dan stakeholder terkait untuk duduk bersama, mencari solusi yang paling pas untuk mengeluarkan lahan para petani dari kawasan hutan.
"Kalau urusan kawasan hutan beres, berarti 75 persen persoalan perkebunan rakyat kelar," katanya.
Jika urusan kawasan hutan tadi rampung, tambahnya, Apkasindo kemudian akan lebih menggeber lagi supaya sawit rakyat terdaftar di Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
"Kita punya target bahwa pada 2025, 75 persen kebun sawit rakyat sudah terdaftar di ISPO," kata Gulat bersemangat.
Saat ini kata Gulat, Apkasindo ada di 22 DPW, 116 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan ribuan Dewan Pimpinan Unit (DPU).
"Dari sekitar 14 juta hektar kebun kelapa sawit di Indonesia, 45 persen adalah kebun milik petani. Kebun terluas ada di Riau, mencapai 2,2 juta hektar," Gulat merinci.
Dengan banyaknya para petani tadi kata Gulat, pekerjaan Apkasindo juga tidak akan ringan. Selain hal-hal berat yang bakal diselesaikan, tadi masih ada sederet pekerjaan yang tak kalah berat yang juga musti diselesaikan.
"Intinya itu tadi, kami petani kelapa sawit musti bisa menjadi petani modern dan sustainable," tegasnya.
Ketua Dewan Pembina Apkasindo, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko berpesan agar Apkasindo tidak hanya menjadi menjadi organisasi biasa yang diisi oleh petani biasa.
"Tapi jadilah organisasi modern dan petani-petani tangguh. Sebab jika petani sudah tangguh, maka negara ini juga akan semakin kuat. Jadilah perekat bangsa, pionir pergerakan ekonomi negara, dan yang paling penting, organisaai Apkasindo harus berguna kepada Petani Sawit Indonesia, "ujar harap Moeldoko.
Hal yang sama juga diharapkan oleh Agus Pakpahan. Dia menyebut, petani kelapa sawit jangan lagi eksklusif dan tidak cerdas, tapi jadilah petani inklusif dan cerdas (inclusive and smart plantation).
"Saya yakin petani sangat bisa untuk itu, sebab seribu satu macam produk bisa dibikin dari TBS hasil produksi petani. Di sinilah peran Apkasindo ditantang. Sudah tiba masanya kita membangun komunitas petani unggul, komunitas petani kelas dunia, tidak lagi sekadar membangun tanaman," katanya.
Pada acara ini juga dilaksanakan Nota kerjasama DPP APKASINDO dengan RPN (Riset Perkebunan Nusantara) yang membawahi 6 Lembaga Riset Perkebunan, Pupuk Kaltim, dan IPB Bogor. (MCR)
.jpeg)
