HARIANRIAU.CO - Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar Nasution berencana memanggil perusahaan yang terbukti lalai atau membiarkan lahan konsesinya terdapat titik api.
Meski begitu, orang nomor dua di Riau ini mengaku sebelum memanggil pihak perusahaan tersebut akan mempelajari dulu terhadap perusahaan terkait, apakah memang ada unsur kelalaian atau pembiaran.
"Karena ini di wilayahnya, mustahil tidak tahu. Saya sudah bilang juga, areal perusahaan yang terbukti ada titik api, perusahaanya panggil kalau perlu. Tapi saya akan meminta data dulu," kata Wagub, Selasa (30/7/19).
Sebagai perusahaan, sudah sepantasnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi di areal konsesinya. Karena itu, sangat dibutuhkan komitmen dalam usaha pencegahan dan penanggulanhan Karhutla.
Mantan Danrem 031/WB ini juga berharap, persoalan Karhutla di Riau yang sudah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, jangan sampai terus menjadi stigma negatif.
Karena itu, diharapkan seluruh pihak terkait baik perusaahaan, masyarakat agar dapat mengindahkan peraoalan Karhutla ini, yang dapat menjadikan situasi lebih buruk.
"Persoalan Karhutla inikan sudah menjadi perhatian presiden. Karena sudah menjadi presiden, jangan main-main," tegasnya.
Lebih lanjut, Wagub juga meminta peran serta yang maksimal, terutama kabupaten kota yang diwilayahnya terdapat Karhutla.
"Kita sudah minta masing-masing daerah agar berpartisipasi membantu penanggulangan Karhutla. Isu Karhutla itu sampai ke nasional bahkan internasional," ungkap Edy.
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Riau saat menggelar rapat evaluasi di Manis Roesmin Nurjadin memaparkan kebakaran di area konsesi lima perusahaan perkebunan. Perusahaan itu diduga lalai sehingga diberi surat pemberitahuan dan teguran.
Kelima perusahaan itu adalah PT Priatama Rupat (Surya Dumai Group), PT Jatim Jaya Perkasa Teluk Bano II, PT Wahana Sawit Subur Indah Siak, PT Seraya Sumber Lestari Siak dan PT Langgam Inti Hibrindo, Pelalawan. (MCR)
.jpeg)
