HARIANRIAU.CO - Pakar dan Pengamat lingkungan, Dr. Elviriadi naik 'pitam' ketika menyadari bahwa pemulihan gambut tak masuk dalam Petaturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau tahun 2019-2024. Padahal Karhutla yang mendera Riau terjadi tiap tahun seharusnya jadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau.
"Waduh mak, anggaran pemulihan gambut ngape tak ade di RAPBD 2020 dan Draft RPJMD 2019-2024 Propinsi Riau. Padahal Karhutla terjadi tiap tahun terutama pada musim kemarau panjang," katanya dengan logat melayu kentalnya, Kamis (22/08) saat memberikan informasi.
Lebih jauh disampaikan juga oleh Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI ini, asap takkan pergi kalau Gambut dibiarkan rusak.
"Kan dah sering saya teriak, pulihkan gambut, anggarkan dengan serius dalam satu plafon nomenklatur, tak bisa ditumpang-tumpang aja," imbuh aktivis 98 itu dengan suara lantang sedikit meninggi.
Ditambahkan oleh putra Kepulauan Meranti yang sudah keliling benua belajar gambut ini, restorasi gambut yang dilaksanakan BRG (Badan Restorasi Gambut) sangat terbatas, maka perlu dukungan dari Pemprov dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se-Riau.
"Kondisi rawa gambut di Riau sangat memprihatikan. Lebih kurang 70% lahan gambut Riau sedang mengalami desertifikasi (peranggasan), sama artinya Riau ini dikepung Bom Asap," katanya lagi.
Untuk itu Dr. Elviriadi meminta pada Gubernur Riau, Pimpinan DPRD dan Bupati/Walikota se-Riau memahami persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
"Pemahamannya harus komprehensif dong! Apa roots of problem, maping geo-ecologist kabupaten kota, skenario holistik penyelesaian sampai komitmen budgeting. Kalau tak jelas bende nye, bakapang lah kami orang Riau kene salai," pungkas dosen UIN Suska yang gunduli kepala demi nasib hutan itu.(MCR)
.jpeg)
