Fraksi Golkar Tolak Rencana Hutang Daerah Rp4,4 Triliun di APBD Riau 2020

Fraksi Golkar Tolak Rencana Hutang Daerah Rp4,4 Triliun di APBD Riau 2020

HARIANRIAU.CO - Fraksi Golkar DPRD Riau menolak rencana Gubernur Syamsuar untuk mengajukan pinjaman daerah di APBD Riau 2020.

Hal tersebut disampaikan juru bicara fraksi Golkar, Amyurlis saat rapat paripurna pandangan fraksi terhadap RAPBD 2020, Senin 4 November 2019.

"Fraksi Golkar mengingatkan Pemprov Riau untuk memperhatikan resiko pinjaman ini. Jangan sampai hal ini membuat Pemprov Riau tak lagi sanggup mencari sumber pendapatan lain," ujar Amyurlis.

Dilanjutkan Amyurlis, Fraksi Golkar juga mempertimbangkan menurunnya target pendapatan Riau dari tahun ke tahun. Karena itu, Fraksi Golkar menolak pinjaman daerah.

Sementara itu, beberapa fraksi lainnya di DPRD Riau seperti Fraksi PDIP, PAN, Gerindra, dan PKB menyatakan rencana pinjaman daerah ini harus ditinjau ulang. 

Sebelumnya, Pemprov Riau berencana akan ajukan pinjaman dana Rp4,4 triliun untuk menyokong pembangunan daerah. Sebab duit APBD Riau yang ada saat ini yakini tak akan cukup untuk membiayai percepatan pembangunan daerah.

Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan terhadap rencana ini sudah dibicarakan dengan pihak Kementerian Keuangan dan mekasime peminjaman dana untuk pembangunan diperolehkan. "Kalau hanya bertumpu dengan dana yang ada sampai kapan pun tak akan selesai pembangunan kita," kata dia.

Syamsuar mengatakan, urgensi pembangunan dan daerah harus dilakukan dengan mengedepankan terobosan-teroboson baru. Selama ini sudah banyak bukti daerah-daerah yang hanya mengandalkan APBD dalam pembangunan tidak mampu untuk menalangi itu. Khususnya untuk menggesa pembangunan infrastruktur di daerah.

Mekanisme peminjaman untuk percepatan pembangunan, disebut Syamsuar sudah dilakuka oleh beberapa provinsi lain di Indonesia, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan beberapa provinsi lainnya.

sumber: bertuahpos.com/gil

Halaman :

Berita Lainnya

Index