HARIANRIAU.CO - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau mengadakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bertempat di Balroom Hotel Indobaru jalan Diponegoro Selatpanjang (3/12/2019).
Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Said Hasyim, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa sampai hari ini pemerintah hanya sebatas melakukan sosialisasi belum sampai pada tahap action.
"Sampai sekarang kita hanya sebatas sosialisasi kapan kita mau action. Kita pemerintah daerah siap untuk berkolaborasi, akan tetapi dukung kita terutama masalah anggaran. Kita sangat terbatas untuk berbuat lebih, mari sama-sama kita lakukan langkah kongkrit," ungkapnya.
"Begitu juga masalah kemiskinan, kita berada diposisi paling bawah di Riau, dan juga termasuk penyumbang kemiskinan tertinggi di Riau, akan tetapi alokasi program ke Kepulauan Meranti masih sangat minim. Kita berharap betul kepada Pemerintah Provinsi agar mau memberikan perhatian khusus untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, jangan menunggu usulan dari Kabupaten tapi lihatlah secara langsung dilapangan, serap aspirasinya kan kita juga bagian dari Riau, terutama masalah infrastruktur," tambahnya.
Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti minim perhatian dari Pemerintah Pusat, Presiden hanya konsen pada wilayah Indonesia bagian timur, sedangkan untuk Riau belum mendapatkan perhatian secara khusus terutama Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu daerah terluar dan maritim yang berhadapan langsung dengan negara-negara tetangga.
Kegiatan tersebut juga dihadiri secara langsung dan dibuka oleh Wakil Gubernur Riau Brigjen (Purn) H. Edy Natar Nasution, dalam sambutannya menjelaskan tentang adanya Satgas P4GN.
"Sebagai wujud keperihatinan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terhadap kejahatan Narkotika dan mulai masuk disemua sektor lintas Profesi, ini sudah sangat miris ada saja oknumnya dimana-mana, oleh sebab itu salah satu usaha kita adalah pencegahan, makanya kita bentuk Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang mana kita melibatkan semua OPD terkait termasuk dari unsur BNN, POLDA dan Kejaksaan," terang beliau.
"Kondisi ini sudah sangat miris, namun kita tidak boleh pesimis harus optimis, meski dengan kondisi keterbatasan anggaran," tambahnya.
Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa ada 2.261 kasus yang ditangani Polda Riau terkait kejahatan Narkoba mulai dari anak-anak hingga orang tua dan Kabupaten Kepulauan Meranti harus mulai konsen dalam memberantas kejahatan narkoba karena Kepulauan Meranti berada dijalur perdagangan Internasional, dan Pemerintah punya keterbatasan dalam mengawasi jalur lintas laut tersebut.
Dari data yang disebutkan oleh Wakil Gubernur tersebut di Indonesia terdapat 65 jenis obat-obat berbahaya yang diduga mengandung unsur narkotika, namun dari 65 jenis obat-obat tersebut hanya 43 yang termasuk kedalam aturan dan bisa dijerat hukum selebihnya tidak bisa diproses, sedangkan di Tiongkok sudah terdapat 800 jenis obat yang mengandung unsur Narkotika.
"Sekarang ini sangat cepat perkembangan didunia Narkoba, kondisi tersebut membuat aparat penegak hukum kita sulit untuk menindak mereka, karena masih banyak jenis obat-obat yang mengandung unsur narkotika belum terdapat pada aturan kita. Oleh sebab itu upaya pencegahan harus kita maksimalkan, saya berharap peserta yang hadir ini dapat mensosialisasikan kembali ditengah-tengah masyarakat, peserta ini sudah dari berbagai unsur ada dari Lembaga Anti Narkotika (LAN), Pelajar, Mahasiswa, Ormas dan DPD KNPI harap kita ini sudah menjadi Representatif dari semua kalangan," tutup beliau.
Dhayat
.jpeg)
