HARIANRIAU.CO - Dalam rapat dengan SKK Migas, Kamis (16/1/2020), Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid minta alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) kepada Pertamina Hulu Rokan (PHR) berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah.
Pada kesempatan tersebut Kepala SKK Migas Dwi Sudjipto memaparkan rencana dan target peningkatan produksi dan lifting Minyak dan Gas Bumi tahun 2020 termasuk kendala-kendala penurunan lifting yang signifikan terjadi di Blok Rokan.
Abdul Wahid yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau mempertanyakan tentang rencana dan kesiapan SKK Migas dalam alih kelola Blok Rokan mulai Agustus 2021.
"Mengenai rencana hengkangnya Chevron dari Blok Rokan, bagaimana strategi SKK Migas melalui operator baru nanti (Pertamina) dapat menjamin semua intelektual property dan expertise dalam penerapan full scale project surfactant ini dapat benar-benar berhasil meningkatkan produksi lapangan minyak, terutama Minas?," tanya Abdul Wahid.
Selanjutnya Abdul Wahid juga meminta dalam peralihan alih kelola ke PHR, SKK Migas harus siapkan strategi khusus agar percepatan peralihannya tidak mengganggu tenaga kerja yang ada untuk fokus menaikkan lifting minyak di Blok Rokan tersebut.
"Saya minta SKK Migas menjamin percepatan peralihan Blok Rokan ini melalui PHR agar semua kemaslahatan dibayarkan kepada pegawai PT CPI di akhir konsesi Blok Rokan pada bulan Agustus 2021. Kepastian ini merupakan hal yang mendasar bagi konstituen kami di Riau yang bekerja di PT CPI agar dapat tetap fokus dalam pencapaian target lifting nasional tanpa adanya keraguan dan prasangka pesangon mereka tidak dibayarkan akibat percepatan alih kelola ini," tegas Ketua PKB Riau ini.
SKK Migas melalui Dwi Soetjipto meminta waktu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan Anggota Komisi VII secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2020 mendatang.
sumber: mediacenter.riau.go.id
.jpeg)
