HARIANRIAU.CO - Presiden Jokowi menegaskan bahwa karhutla 99 persen terjadi karena ulah manusia yang dengan sengaja melakukannya pembakaran untuk motif ekonomi. Sementara kata Jokowi hampir 80 persen lahan yang sudah terbakar setelah itu menjadi kebun.
"Karena landclearing yang paling murah itu, pembersihan lahan yang paling murah, ya memang dengan membakar. Makanya reward & punishment harus ditegakkan. Siapapun pemiliknya," tegas Presiden pada Rakornas Penanggulangan Karhutla Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta (06/02/2020).
Acara yang diawali paparan dari Menko Polhukam Mahfud MD itu dihadiri para menteri terkait, para kepala daerah dari daerah-daerah rawan karhutla, pangdam, kapolda, danrem hingga dandim dan kapolres. Gubernur Riau Syamsuar hadir bersama Danrem 031/Wirabima, Kapolda Riau dan Kepala BPBD Riau Edwar Sanger.
Presiden mengakui bahwa setiap tahun digelar rakornas karhutla menjelang memasuki kemarau. Namun nyatanya karhutla masih aja terjadi. Jokowi menyebutkan pada 2015 terjadi kebakaran cukup luas, lalu 2016 menurun, 2017 lebih kecil lagi. Tapi 2018 karhutla membesar lagi. Bahkan 2019 semakin meningkat.
"Ini ada apa," tanya Presiden.
Sesuai data, 2015 hutan yang terbakar seluas 2.611.411 ha, 2016 turun jadi 438.363 ha. 2017 turun lagi jadi 165.484 ha. 2018 naik jadi 510.564 ha. Lalu 2019 meluas jadi 1.592.010 ha.
Presiden pada kesempatan itu mengingatkan daerah-daerah yang rawan karhutla seperti Riau, Aceh, Jambi, Sumut, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kalteng dan daerah lainnya.
"Saya ingatkan, hati-hati. Kalau ada titik api satu segera padamkan. Jangan sampai meluas sehingga harus menggunakan air berjuta-juta ton. Makanya kalau ada api satu saja, cari sumbernya. Padamkan," ucap Jokowi seraya menyebutkan jika beberapa waktu lalu ia mendapatkan infoemasi bahqa sudah muncul titik api di Riau.
"dua minggu lalu mulai ada api di Kabupaten Siak, Dumai. Segera padamkan. Jangan sampai nambah 2, 3, 4 dan 5. Stop kalau muncul (titik api)," bebernya.
Untuk mengantisipasi Karhutla, Presiden meminta kepada segenap stakholder terkait agar mencarikan solusi permanen melakukan langkah dan upaya dalam melakukan pencegahan dan penanganan Karhutla.
Seluruh infrastruktur yang ada dimanfaatkan. Di Indonesia tersedia jaringan pemerintah hingga tingkat desa. Oleh karena itu semuanya harus bersinergi. TNI, Polri, Pemda hingga komponen masyarakat peduli karhutla harus bekerja secara bersama-sama.
"Kita punya Babinsa, Babinkamtibmas, beri tahu mereka. Gubernur, bupati, wali kota, ada kepala desa, beri tahu mereka. Instrumen dan infrastruktur kita ada. Sehingga sekali lagi kalau ada api sekecil apapun segera padamkan, jangan sampai meluas dan sulit diselesaikan," tuturnya.
Hal itu tambah Jokowi agar terhindar dari kebakaran hutan dahsyat seperti terjadi di Rusia yang mencapai 10 juta (hektare). Brazil 4,5 , Bolivia 1,8 juta, Kanada 1,8 juta.
"Terakhir kita tahu kebakaran besar terjadi di Australia. Informasi yang saya terima sebulan lalu 6 juta, tapi tadi pagi saya cek sudah 11 juta," pungkasnya.
Artikel ini sudah terbit di mediacenter.riau.go.id
.jpeg)
