HARIANRIAU.CO - Upaya pemerintah mengantisipasi pandemik Covid-19 yang berimbas pada perekonomian nasional seperti dengan meluncurkan Kartu Prakerja dinilai belum menyelesaikan masalah.
Pasalnya, masih banyak pemborosan anggaran yang justru tidak efektif dan tepat sasaran. Demikian disampaikan ekonom Indef, Bhima Yudhistira dalam acara diskusi virtual bertajuk 'Mencegah PHK Massal Menyelamatkan Ekonomi Nasional' melalui telekonferensi, Jumat (17/4).
"Kartu Prakerja tentunya kita harapkan harus diubah ya. Karena sekarang enggak butuh pelatihan online," kata Bhima Yudhistira.
Ia menjelaskan, pelatihan online yang merupakan persyaratan mendapatkan bantuan uang dari Kartu Prakerja dinilai tidak penting lagi dalam situasi pandemik seperti saat ini. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang diprediksi bisa menyentuh angka 1-2 persen. Alih-alih bekerja pasca pelatihan, malah tidak bisa bekerja karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Artinya kalau kartu Prakerja masih dipaksakan dengan pelatihan model online tidak dapat menyelesaikan permasalahan daya beli. Juga tidak akan menyelesaikan masalah orang di-PHK," ujarnya.
Lebih lanjut, Bhima Yudhistira menyarankan agar pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak Covid-19 tanpa harus boros anggaran dengan birokrasi yang kompleks dan disinyalir tidak tepat sasaran.
"Mereka lebih membutuhkan bantuan langsung tunai atau cash transfer, bantuan sembako dibandingkan harus ikut pelatihan (Prakerja). Kondisi sekarang enggak efektif karena memang harus dirombak. Menurut saya ada waktu merombak menjadi BLT bagi orang yang di-PHK," tandasnya.
Artikel ini telah tayang di Rmol.id
.jpeg)
