HARIANRIAU.CO - Presiden Joko Widodo diharapkan tidak hanya mengimbau rakyat untuk tidak mudik, melainkan harus adanya ketegasan dan kompensasi yang diberikan agar upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 tidak sia-sia.
Hal itu disampaikan oleh Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira saat diskusi streaming bersama Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun, Jumat (17/4).
Menurut Bhima, Presiden Joko Widodo tidak bisa hanya memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak mudik menjelang lebaran 2020 melainkan harus ada insentif yang diberikan kepada rakyat.
"Gimana caranya biar orang gak mudik gitu ya. Kalau saya sih kalau melihat sisi ekonomi nya ada insentif ada disinsentif. Pemerintah gak berani ngelarang karena gak ada sanksi tegas juga kan. Mana bisa mudik dicegah katanya kan itu hak masing-masing orang untuk bertebaran dirumah. Jadi kan sampai sekarang kan masih seperti itu hanya di imbau tidak mudik," ucap Bhima Yudhistira.
Bhima pun memberikan saran agar masyarakat menuruti imbauan Presiden Jokowi agar tidak mudik supaya upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 tidak akan sia-sia.
"Nah kalau saya melihat konkret aja, orang gak mudik terus gimana silaturahminya? Ya di gratisi internetnya, jadi bisa video call misalkan ini salah satu hal yang sederhana," kata Bhima.
Karena kata Bhima, masyarakat khususnya yang bekerja di Jabodetabek lebih memilih pulang kampung lantaran tidak adanya jaminan bertahan hidup tanpa adanya penghasilan.
"Kemudian kalau kita melihat dari sisi mudik nanti, ini apa stimulus yang ditawarkan pemerintah sehingga pekerjaan informal itu yang kehilangan pendapatan bisa tetap di Jakarta dulu sementara. Nah ini kan yang masih belum ada," terang Bhima.
"Orang bisa nurut gitu ya asalkan apa? Ada ketegasan dan ada kompensasinya. Nah sekarang ini PSBB diberlakukan, kompensasinya juga belum jelas," pungkasnya.
.jpeg)
