HARIANRIAU.CO - Erick Thohir bersama Komisi VI DPR telah menyepakati anggaran Kementerian BUMN pada 2021 sebesar Rp 300 miliar.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menyebut kalau angka ini lebih besar daripada anggaran tahunan sebelumnya yang hanya mencapai Rp266 miliar.
Erick mengusulkan, agar alokasi dana untuk kementeriannya ditambahkan sehingga mencapai angka Rp 300 miliar.
Meski begitu, anggaran Kementerian BUMN masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan dana tahunan di kementerian lain.
"Anggaran Kementerian BUMN, Alhamdulillah sudah disepakati dan nilainya sendiri bila dibandingkan kementerian lain jauh. Kementerian BUMN itu setahun anggarannya kurang lebih Rp 266 miliar, maka kita minta tambahan kurang lebih Rp300 miliar lah. Jadi mungkin anggaran terkecil dibanding seluruh kementerian. Alhamdulillah tadi sepertinya tidak ada masalah sudah disetujui," ujar Erick, Jakarta, Jumat (4/9/2020).
Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menyepakati, alokasikan pagu anggaran mencapai Rp1.029,9 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 (RAPBN 2021). Jumlah itu meningkat sekitar 23,1% dari outlook 2020 sebesar Rp836,4 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, belanja K/L ditingkatkan agar konsumsi pemerintah tetap meningkat pada tahun depan. Harapannya, belanja negara mampu menopang pemulihan ekonomi nasional.
"Belanja K/L memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi dan memperbaiki sosial serta kesehatan," ujar Sri Mulyani saat saat konferensi pers virtual RAPBN 2021, pada 14 Agustus lalu.
Pada tahun ini saja, pagu anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp266,3 miliar. Meski begitu, realisasinya per 25 Agustus 2020 tercatat mencapai sebesar Rp101,7 miliar atau 38,18%. "Tapi kami ada keyakinan realisasi anggaran 2020 tidak jauh dari tahun kemarin (2019) 97,2 persen," ujar Erick.
Dia mengemukakan, terdapat outstanding kontrak yang bisa dilakukan dimuka yang dapat menambah realisasi anggaran 31,33%.
"Tapi tentu kami dari Kementerian BUMN ingin memastikan daripada kontrak bisa berjalan baik sehingga kalau itu menjadi suatu target yang harus dipercepat maka penyerapan kita bisa naik 69,51%," katanya.
.jpeg)
