Prabowo Disaranin Tuntaskan Isu Kasus HAM Tahun 1998 Jika Ingin Menang Di Pilpres 2024

Prabowo Disaranin Tuntaskan Isu Kasus HAM Tahun 1998 Jika Ingin Menang Di Pilpres 2024
Prabowo Subianto

HARIANRIAU.CO - Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono memberikan saran kepada Ketua Umumnya Prabowo Subianto.

Jika ingin menang di Pilpres 2024, eks Danjen Kopassus itu harus menuntaskan kasus kerusuhan dan penculikan aktivis 98 yang selama ini dikait-kaitkan dengannya.

"Partai harus mengupayakan kekuatan hukum tetap yang menyatakan Prabowo Subianto bersih dan tidak terlibat dalam kerusuhan Mei 1998 berbau SARA, dan tidak terlibat penculikan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang sampai saat ini masih hilang," ujar Arief yang disampaikan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Arief menyampaikan, isu penculikan dan kerusuhan 1998 ini selalu melekat dan menjadi salah satu faktor kekalahan Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019. Nah, agar tidak kalah untuk ketiga kalinya, masalah itu perlu diperbaiki.

Apalagi, kata dia, di dua Pilpres lalu beredar fitnah Prabowo adalah pelaku utama Kerusuhan Mei 1998.

"Prabowo dituding melakukan kejahatan-kejahatan yang sampai saat ini masih simpang siur. Apakah dia dalang dan pelaku penculikan dan pembunuhan para aktivis, kan belum ada pengadilannya," ujar Arief, sebagaimana dikutip dari RMco.id.

Menilik ini, maka untuk menang di Pilpres 2024 yakni dengan cara membebaskan Prabowo dari jeratan kasus HAM masa lalu.

"Saya sangat berharap dari trah keluarga Prabowo itu lahir pemimpin seperti Saraswati, keponakannya yang nanti akan memimpin Partai Gerindra ke depan dan menjadi partai yang kuat, sangat maju," katanya.

Arief menyebut kepengurusan DPP Partai Gerindra medio 2020-2025 memiliki waktu panjang untuk mempersiapkan Prabowo jika ingin kembali dijagokan di Pilpres 2024. Jangan sampai, persoalan HAM kembali menjadi batu sandungan untuk menang di Pilpres.

Nah, mengenai kepengurusan baru ini, Arief tidak mengetahui apakah dirinya kembali menjadi salah satu elite di DPP Gerindra atau tidak. Pasalnya, namanama kepengurusan baru Partai Gerindra sampai saat ini belum diumumkan.

"Belum ada surat pemberhentian atau penugasan lagi. Kalaupun tidak diberikan jabatan lagi, saya kan sudah lama juga di situ, dari 2008 sampai sekarang. Artinya, harus ganti baru," ucapnya.

Namun yang pasti, dia akan tetap memimpin gerakan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu yang saat ini menjadi tulang punggung negara dalam memutar roda perekonomian.

"Selama ini gerakan buruh hanya dijadikan dagangan politik oleh para elite buruh untuk mendapat keuntungan ekonomi atau jabatan di dalam pemerintahan. Tapi nasib buruh tidak berubah, malah semakin buruk. Apalagi di masa Corona ini," tutupnya.

Seperti diketahui, saat ini elektabilitas Prabowo masih tertinggi dibanding nama-nama yang beredar. Prabowo bertengger di posisi pertama, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Polmatrix Indonesia yang menunjukkan elektabilitas Prabowo bertengger di angka 18,5 persen, sedikit turun dari survei pada Mei 2020 sebesar 18,9 persen.

Pada urutan berikutnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, naik tipis dari 13,7 persen menjadi 13,9 persen. Perubahan terjadi pada posisi ketiga, di mana sebelumnya diduduki Anies, tergeser oleh Ridwan Kamil.

 Elektabilitas Anies turun dari 12,8 persen menjadi 10,6 persen, sedangkan Ridwan Kamil melonjak dari 7,9 persen menjadi 11,1 persen.

"Konfigurasi baru pertarungan elite politik menampilkan tiga besar menuju 2024 yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil," ungkap Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto, Rabu (16/9).
 

Halaman :

Berita Lainnya

Index