HARIANRIAU.CO - Satgas Penanganan Covid-19 meminta agar seluruh rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar mengikuti tata laksana yang telah ditetapkan pemerintah agar seluruh biaya bisa ditanggung.
Rumah sakit yang merekomendasikan perawatan di luar standar yang ditanggung oleh pemerintah, berakibat biaya tidak bisa diklaim dan ujungnya harus ditanggung oleh pasien.
Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam pernyataan tertulis, Jumat (2/10/2020).
Wiku mengatakan bahwa berdasarkan hasil pantauan di lapangan, Satgas Penanganan Covid-19 masih mendapati beberapa laporan kasus dimana pasien mempertanyakan soal tagihan biaya Rumah Sakit. Pertanyaan ini dinilai wajar, mengingat Pemerintah sebelumnya telah menegaskan pembiayaan Covid-19 ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah.
"Jangan sampai ada rumah sakit yang merekomendasikan perawatan di luar standar yang ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu dihimbau seluruh rumah sakit untuk mengevaluasi pelayanan yang dilakukan selama ini dengan merujuk kepada algoritma tatalaksana COVID-19 yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan disusun oleh 5 perhimpunan profesi dokter di Indonesia yaitu PDPI, PAPDI, IDAI, PERDATIN, PERKI," ujar Wiku.
Satgas yakin mayoritas Rumah Sakit di Indonesia telah berusaha maksimal untuk memberikan layanan terbaik di masa pandemi ini. Akan tetapi, bagi Rumah Sakit yang belum sepenuhnya mengikuti tata laksana pelayanan Covid-19, dihimbau untuk mengevaluasi cara kerja agar tidak berujung membebani pasien dengan pembiayaan-pembiayaan yang tidak seharusnya ditagihkan.
"Sudah seharusnya Rumah Sakit dan dibantu oleh Pemerintah dapat memberikan rasa aman bagi para pasien agar tidak muncul keraguan untuk melakukan perawatan yang dibutuhkan di saat-saat sulit seperti ini," ujar Wiku.
BACA: Cawabup Siak Sujarwo Kampanye di Dayun Tampung Aspirasi Masyarakat
Kepala Staf Presiden Moeldoko Bantah Ancam KAMI: Itu Dialog Online
.jpeg)
