HARIANRIAU.CO - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjawab optimis target Presiden Joko Widodo untuk menarik masuk investasi asing sebesar 20 miliar dolar pasca pengesahan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Dikatakan Luhut pernyataan presiden itu bukan patut dipertanyakan tentang rasionalitasnya. Tapi memang sangat rasional.
''Bukan soal rasionalitas, memang itu sangat rasional,'' kata Luhut saat menjawab pertanyaan jurnalis senior Harian Kompas, Budiman Tanuredjo. dalam talkshow Satu Meja The Forum "Vaksin, Investasi, dan Omnibus Law" yang ditayangkan Rabu (7/10/2020) lalu.
Budiman mempertanyakan tentang Pidato presiden Jokowi di acara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalau Omnibus Law ini gol akan ada inflow 20 miliar dolar.
Luhut pun lugas menjawab, ''Misalnya ini soal sovereignity Wealth Fund, itu kan di dalam UU Cipta Kerja,'' ungkap dia.
''Saya kan dapat telpon dari abu Dhabi, saya bicara tadi sama Minister of Energy- nya Abu Dhabi. Dia langsung congratulate nya panjang banget, karena dia yang assist kita juga. Kan hidup ini kan gak bisa kita ngomong sendiri, kita hidup kan berkawan,'' imbuh Luhut lagi.
''Lantas omnibus Law ini akan bisa mendatangkan investasi yang dikatakan 20 miliar dolar?, kapan itu? berapa lama?,'' tanya Budiman lagi.
''Saya kira tidak terlalu lama, Sekarang kita taruh Omnibus Law ini. Kalau pemerintah nanti Cheap in berapa, mungkin 5 miliar dolar taruh di situ.
IDEA mau, GBIG mau, IDFC mau, MacQuarry mau, Pension Fund dari Kanada dari mana-mana juga ada, paling tidak ada 13 itu sudah mau,'' lanjut dia.
''Kalau kita dapat di Omnibus Law, katakanlah lets says 15 miliar dolar, itu kan kita leverage 3 kali, 45 miliar dolar, kapan anda mau menghabisin itu?,'' tantang Luhut lagi.
Karena itulah, lanjut Luhut, dia menyayangkan kalau ada tokoh-tokoh, anak muda yang melihat UU Omnibus Law ini tidak baik.
''Saya menyayangkan kalau ada tokoh-tokoh anak-anak muda kita melihat ini tidak baik, ini yang buat juga anak-anak muda kok di tempat kita ini,'' sambung dia.
Sebut Luhut, dia melihat bagaimana tim Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bekerja keras menuntaskan ini.
''Kami membantu, menyampaikan mana pandangan-pandangan, dari market kita tanya, dari buruh juga kita tanya. Mau jadi satu semua setuju ya di sorga aja. Kalau di bumi ini pastilah ada yang setuju, ada yang tidak setuju,'' Lugas mantan jendral yang piawai di dunia bisnis ini.
Ditanyakan tentang tudingan UU ini mengabaikan suara publik, Luhut membantahnya.
''Itu nggak benar. Presiden Jokowi itu orang yang sangat demokratis. Sangat mendengarkan, beliau kan pernah susah. Makanya Presiden itu berkali-kali bilang. Kita harus dengarin nih. Makanya rapat itu selalu bicara koperasi, bicara KUR,'' lugas dia.
Luhut bahkan mempertanyakan, rakyat mana yang tak di dengarkan. ''Rakyat yang mana dulu.. Jadi kan rakyat itu kan Pak, tak mungkin 100 persen suka sama kamu,'' ungkapnya.
''Rakyat itu, dari hasil survei yang kita lihat, masih happy dengan presiden itu berapa puluh persen. masih tinggi sekali. Dibandingkan penguasa-penguasa yang lalu, saya kira hasil survei Presiden Joko Widodo masih lebih baik,'' tegas Luhut.
Namun begitu, terkait tuntutan buruh, Luhut memastikan, UU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak merugikan buruh. ''Saya jamin kalau itu,'' kata dia.
''Presiden memerintahkan tidak boleh buruh itu dipersulit. Tapi jangan sampai pengusaha itu pun tidak mau datang, gara-gara dia merasa ngapain saya saya investasi di Indonesia dengan perlakuan begini, lebih baik investasi di negara lain,'' tegasnya.
.jpeg)
