HARIANRIAU.CO - Pemerintah menjadwalkan proses vaksinasi COVID-19 pada pekan depan. Pemerintah saat ini masih menunggu emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan status kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Tadi dilaporkan bahwa pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan atau minggu depan dan ini tentu menunggu daripada emergency use authorization daripada Badan POM dan juga terkait dengan kehalalan," kata Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/1/2021).
Airlangga mengatakan pemerintah akan menggunakan data-data saintifik dari dalam negeri dan sejumlah negara.
Selain itu, kata Airlangga, pemerintah terus mempersiapkan pengadaan vaksin dari Astrazeneca, Pfizer, hingga Novavax.
"Pemerintah melihat bahwa ke depan walaupun kita sudah mempersiapkan vaksinasi, namun vaksinasi itu membutuhkan tetap sebelum dan sesudah itu peningkatan disiplin. Jadi pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat, dan kedisiplinan masyarakat itu ya memakai masker, menjaga jarak kemudian juga mencuci tangan dan juga tetap menghindari kerumunan," ujar Airlangga.
Airlangga juga menyampaikan antisipasi pemerintah terkait kenaikan kasus COVID-19 setelah libur panjang Natal dan tahun baru 2021. Airlangga meminta semua pihak untuk tetap disiplin protokol kesehatan.
"Tentu pasca-Natal, tahun baru ini pemerintah akan mengevaluasi dalam dua minggu ke depan, karena memang dengan adanya Natal tahun baru liburan, seperti liburan-liburan sebelumnya itu biasanya dimonitor dalam dua minggu ke depan sehingga peningkatan disiplin di berbagai tempat itu terus dimonitor baik itu di tempat kerja, maupun di tempat kegiatan-kegiatan ekonomi," ujar Airlangga.
.jpeg)
