Moeldoko

Polemik Perpres Ektremisme, Moeldoko: Polisi Saja Tak Cukup

Kamis,21 Januari 2021 - 10:16:23 WIB | Di Baca : 214 Kali


HARIANRIAU.CO - Pemerintah berharap masyarakat mendukung terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa salah satu poin penting pemerintah dalam Perpres ini adalah pelibatan masyarakat sipil dalam mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme.

Moeldoko menyebut, rasionalisasi terbitnya aturan ini karena tidak berimbangnya rasio jumlah penduduk dengan jumlah polisi.

"Jumlah polisi kita itu sekitar 470.000, jumlah penduduk kita sekitar anggap lah 270 juta. Jadi kalau dihitung satu polisi itu harus mengelola kurang lebih 500 masyarakat. Padahal di Jepang itu hanya 1:50," kata Moeldoko, Rabu (20/1/2021).

Selain itu, dia mengatakan adanya pelibatan seluruh elemen masyarakat ini dinilai dapat meningkatkan kewaspadaan akan potensi ekstremisme dan terorisme.

"Persoalan Kamtibmas itu tidak bisa hanya ditangani oleh kepolisian, negara, pemerintah, dan Pemda. Maka perlu pelibatan seluruh masyarakat Indonesia. Sifatnya adalah pemberdayaan. Itu saya pikir bagian dari demokrasi," ujarnya.

Setara Institute menilai isi Perpres tersebut memang memiliki rencana-rencana yang terpadu. 

Namun, Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengingatkan, muatan partisipasi masyarakat ini tidak boleh menimbulkan pembenaran persekusi oleh kelompok masyarakat.

Dia menyatakan pemerintah masih harus memastikan ada batasan konsep partisipasi, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam penegakan hukum.

"Bisa dalam bentuk peraturan BNPT atau Kapolri, yang pasti pelaksanaan harus akuntabel," kata Ismail, Senin lalu.

Dia juga tak setuju dengan pernyataan Moeldoko. Ismail menegaskan jika dibiarkan tak jelas, Perpres ini justru bukannya membawa pengaruh positif, namun justru disalahgunakan.

"Dikhawatirkan partisipasi ini menjadi justifikasi tindakan persekusi atas orang dan kelompok yang dianggap berpotensi VE (violent extremism)," kata Ismail.

 

 

 

Sumber Berita: bisnis.com






Share Tweet Google + Cetak
Loading...

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @harian_riau dan LIKE Halaman Facebook: HarianRiau.co



Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 081365016621 / 0811707378
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Harianriau.co Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
Loading...