HARIANRIAU.CO - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat (PD), Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan keyakinannya bahwa negara akan hadir untuk meluruskan polemik pengambilalihan kepemimpinan partai berlambang Mercy tersebut.
Menurutnya, hal tersebut memang sudah menjadi tugas pemerintah dan negara.
‘’Sebagai Anggota DPR RI yang telah terpilih tiga kali secara langsung, saya yakin negara akan tetap hadir dalam persoalan ini. Ya, saya masih yakin, negara hadir, pemimpin negeri ini punya nurani untuk melihat mana yang benar, mana yang salah,’’ kata Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI itu, dalam keterangannya sebagaimana kami lansir dari rri.co.id, Rabu (10/3/2021).
Ibas mengatakan, KLB Partai Demokrat versi Deli Serdang yang menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum), mencerminkan adanya segelintir politisi yang berupaya mencederai demokrasi.
Meski demikian, ia yakin pemerintah dan masyarakat secara umum akan tetap jernih melihat pentingnya menjaga demokrasi.
‘’Saya masih percaya bahwa demokrasi itu sesungguhnya indah jika dilihat dan dilakukan semua melalui proses yang benar, beretika dan sesuai konstitusi. Kami sebagai anggota DPR terpilih dengan cara dan dalam kehidupan demokrasi, pemimpin negara pun demikian. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk ikut terlibat atau mendukung dalam upaya-upaya merusak demokrasi,’’ sebutnya.
Ibas berharap, kebenaran dan keadilan akan tetap dijunjung di negeri ini. Dan demokrasi yang indah, dijalankan dengan cara-cara yang juga indah dan penuh martabat.
‘’Bagi kami sih, ada siang, ada malam . Tapi semangat kami tetap: 'Ayo kita selamatkan demokrasi',’’ ucapnya.
Ibas juga menegaskan, kegiatan kader dan mantan kader yang dipecat dan berujung KLB Deli Serdang, merupakan tindakan ilegal dan cacat aturan konstitusi Demokrat.
‘‘Dari kacamata mana pun kita melihat dan menilai, kegiatan temu kader yang berujung KLB Deli Serdang itu ilegal dan cacat aturan konstitusi Partai Demokrat. Itu jelas dan terang. Karena itu, kepemimpinan PD yang sah masih tetap Ketum AHY. Anggota FPD tidak perlu ragu akan hal tersebut,’’ tegasnya.
Ibas pun mengingatkanm agar anggota Fraksi Partai Demokrat dan para pengurus Demokrat di seluruh Tanah Air, senantiasa berada dalam komitmen bersama aspirasi rakyat.
“Terus, perjuangkan aspirasi rakyat dan jalankan agenda perjuangan Partai Demokrat. Kita harus berjuang bersama,’’ ajaknya.
Untuk diketahui, sebelumnya kubu kontra AHY melakukan KLB di Deli Sedang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) silam.
Dalam KLB tersebut, diputuskan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Selain itu, nama mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie, juga terpilih menjadi Ketua Dewan Pembina versi KLB tersebut.
AHY pun tegas mengatakan keputusan KLB tersebut merupakan ilegal, dan tidak sesuai AD/ART Partai Demokrat.
Kemarin, (9/3/2021), AHY pun melaporkan gerakan pengambilalihan kepemimpinan tersebut ke Kemenkumham, KPU, dan Menko Polhukam. Dalam rangkaian kunjungannya tersebut, ia juga memberikan bukti dan data otentik bahwa KLB Deli Serdang merupakan kegiatan ilegal.
.jpeg)
