HARIANRIAU.CO, PEKANBARU - Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) menilai adanya kejanggalan dalam penerbitan SP3 dari terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau pada 2015 lalu.
ICEL mencermati kejanggalan salah satunya terlihat dalam keterangan penyidik yang menangani perkara, Wadirkrimsus Polda Riau, Ari Rahman pada rapat pembahasan yanag digelar Panja Karhutla DPR.
Peneliti ICEL, Isna Fatimah menyebutkan adanya indikasi penerbitan SP3 yang dilakukan prematur, jika tidak dikatakan cacat hukum.
"Pertama, terendus bahwa dalam berkas SP3, pasal yang dipersangkakan tidak ada. Ini mengindikasikan ada kecacatan kronis pada saat penyidikan," kata Isna melalui siaran pers, Selasa (4/10/2016).
Kedua, kata Isna, alasan ketidakcukupan bukti didasarkan pada keterangan ahli yang kredibilitas dan objektivitasnya diragukan karena merupakan pegawai pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau yang notabene mempunyai kewajiban mengawasi kegiatan usaha.
Ketiga, pernyataan penyidik bahwa belum ada tersangka pada saat SP3 kontraproduktif dengan pernyataan bahwa sumber api berasal dari lahan masyarakat dan wilayah yang terbakar dikuasai oleh masyarakat.
Padahal, menurut Isna, alasan ini mengafirmasi bahwa telah terjadi kebakaran di wilayah izin yang bisa mengerucut pada kesimpulan bahwa pemegang izin dapat dituntut pertanggungjawaban pidana karena telah terjadi kebakaran di wilayah izinnya atau karena telah mengabarikan kewajiban mencegah terjadinya kebakaran.
"Tentu ini baru asumsi karena perlu mengetahui peristiwa dan delik yang disangkakan. Mempelajari isi dokumen SP3 dan berkas perkara menjadi sangat penting untuk verifikasi pernyataan penyidik," papar Isna
ICEL juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kepolisian agar beriringan dalam mengoptimalkan koordinasai untuk memonitor riwayat tersangka atau terlapor dalam bersentuhan dengan perkara hukum.
"ICEL mencatat diantara 7 kasus dengan terlapor perusahaan yang penyidikannya dihentikan di Riau," kata Isna.
Di antaranya, 2 perusahaan pernah tersangkut dugaan tindak pidana pembalakan liar pada tahun 2008, 2 perusahaan masuk tahap P19 untuk kasus kebakaran hutan dan lahan juga pada 2014, dan 3 perusahaan sudah dijatuhi sanksi administrasi. Lagi-lagi peran audit kepatuhan perusahaan-perusahaan ini sangat krusial.
Sumber : riauonline
.jpeg)
