HARIANRIAU.CO - Pengamat politik, Ujang Komarudin mengungkapkan alasan Luhut Binsar Panjaitan diangkat menjadi Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali.
Menurut Ujang, Luhut memiliki hal yang tidak dimiliki menteri atau menteri koordinator lainnya, yakni keberanian menekan kepala daerah.
“Jadi, Luhut berani menekan kepala daerah. Menteri lain enggak berani,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu pada Jumat, 2 Juli 2021, dilansir dari JPNN.
Sebelumnya, Luhut menegaskan bahwa kepala daerah harus tunduk dan melaksanakan aturan yang tertulis dalam PPKM Darurat.
Dilansir dari JPNN, kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM darurat dapat dikenakan sanksi.
Adapun sanksi terberat bagi kepala daerah yakni diberhentikan sementara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Hal itu dikatakan Luhut saat menyampaikan sejumlah poin pengaturan tambahan dalam PPKM darurat dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 1 Juli 2021.
“Enam, dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat dan ketentuan poin 2 di atas, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Luhut.
Selain soal keberanian, Ujang Komarudin menilai bahwa Menko Kemaritiman dan Investasi itu adalah sosok yang komunikatif.
Modal ini dianggap penting sehingga ia diberi kepercayaan untuk memimpin penanggulangan pandemi COVID-19.
“Luhut berlatar belakang tentara, dianggap akan bisa berkoordinasi dengan mudah dengan banyak kalangan,” kata Ujang seperti dikutip dari laman terkini.id.
Sebelumnya, Luhut ditunjuk oleg Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali.
Sebagai catatan, Luhut sudah pernah ditunjuk oleh Jokowi untuk mengurus penanggulangan pandemi di delapan provinsi Indonesia pada September 2020.
.jpeg)
