HARIANRIAU.CO - Tidak becusnya tata kelola di Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta kembali terjadi. Kini tiga dosen dan satu tenaga kependidikan mengajukan gugatan status ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Setelah mendapat status pemecatan secara sepihak.
Kuasa hukum dosen UMB, Zulfansar membenarkan adanya pengajuan gugatan baru terhadap tiga dosen senior yang pernah dipercaya sebagai direktur, dekan dan kabiro. Pemecatan secara sepihak terhadap tiga dosen dan satu tenaga kependidikan itu jelas perlakuan sewenang-wenang. Maka perlu mengajukan gugatan sesuai prosedur ketenagakerjaan.
“Pengajuan gugatan dilakukan pada 10 Agustus, kemarin. Langsung diantarkan ke kantor Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Itu sesuai aturannya,” jelas Zulfansar B, SH, saat dihubungi kemarin.
Lebih tegas Zulfansar menyebutkan gugatan ini dituangkan dalam surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial. Melalui proses ini akan ada upaya menegakan hak-hak atas status tiga dosen dan satu tenaga kependidikan yang diperlakuakn tidak layak oleh manajemen UMB.
Menurutnya tahapan ini merupakan sikap tegas atas tidak terpenuhinya permohonan klarifikasi yang telah diajukan kliennya. Karena pemecatan sepihak merupakan pelangaran atas Peraturan Karyawan Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82.
“Maka sesuai UU No.2 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1) sudah terpenuhi unsur untuk meminta penyelesaian perselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui perselisihan ketenaga kerjaan ini juga terjadi pada 14 dosen. Dimana kasusnya sudah berlanjut ke Dinas Tenaga Kerja. Itu berarti kasus baru pemecatan dosen memasuki jilid II yang semakin menujukan tata kelola UMB tidak baik. rls
.jpeg)
