Menurut pria yang akrab disapa Gus Nabil tersebut, dari segi kesehatan, jaminan kesehatan hewan kurban dari penyakit PMK harus benar-benar diperlukan dan terkonfirmasi negatif dari wabah virus PMK. Sebab, apabila terkonfirmasi terpapar virus PMK maka hewan kurban tersebut harus dimusnahkan karena menjadi sumber penyakit.
Namun yang menjadi persoalan, apakah para peternak yang memiliki hewan terkonfirmasi virus PMK mau jujur kepada konsumen, atau apakah para peternak mau melaporkan apabila hewan ternak terpapar virus PMK. "Itu juga harus diimbangi kesiapan pemerintah, apakah pemerintah mau memberikan kompensasi penuh atau bagaimana?, " ujar Gus Nabil.
Sementara Luluk Nur Hamidah mengatakan berdasarkan pengakuan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di rapat kerja, kala itu mentan meminta tambahan anggaran Rp2 triliun untuk vaksinasi, dan berjanji secepatnya menyelesaikan persoalan ini.
Luluk meminta pemerintah tidak menganggap remeh penyakit PMK ini, karena aspek sosial, kultur, dan ekonominya di Indonesia cukup tinggi. Misalnya, sapi itu sebagai harta warisan keluarga, satu-satunya mata pencaharian, dan sebagainya. "Jadi, penanganan PMK ini harus cepat dan memberikan kepastian agar tidak membingungkan masyarakat,” ujarnya.
.jpeg)
