Di sisi lain, lanjut Gulat, pabrik kelapa sawit (PKS) saat ini seperti menghadapi buah simalakama. Satu sisi, PKS harus membeli TBS petani, namun di sisi lain industri pengolahan lambat menyerap CPO PKS. “Jadi anjloknya harga TBS petani karena besaran beban dari CPO dan lambatnya ekspor,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Gulat meminta pemerintah menjadikan pemenuhan wajib pasok dan harga (DMO/DPO) dan percepatan eskpor flush out (FO) sebagai pilihan, bukan ketentuan yang semua harus dipenuhi.
“Ketentuan flush out (FO) sebaiknya menjadi alternatif yang bisa dipakai oleh eksportir, jika keberatan memenuhi DMO/DPO. Kalau eksportir tidak mau memenuhi DMO/DPO boleh menggantinya dengan FO sebesar USD200 ribu per ton,” usulnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan, akan berusaha semaksimal mungkin membantu dan berjuang mengembalikan kenormalan harga TBS. “Saya juga akan segera menyampaikan ke Presiden soal keluhan dan usulan Apkasindo,” ucap Moeldoko. *
.jpeg)
