Kendati demikian dikatakan Tolen, jika dihitung ideal waktu pelonggaran tersebut seharusnya pemerintah memberikan waktu setidaknya 4 bulan. Pasalnya sejak adanya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) oleh Kementerian Perdagangan pada 27 Januari 2022 lalu, membuat petani maupun pengusaha sawit mengeluh.
"Apalagi disusul dengan adanya kebijakan pelarangan ekspor mulai Februari 2022 lalu yang berlangsung hingga bulan Juni lalu. Jadi setidaknya kalau bisa pelonggaran tersebut bisa diberikan selama empat bulan, agar kerugian petani sebelumnya bisa tertutupi," imbuhnya.
Belum lagi proses turunnya harga pupuk dikatakan Tolen juga tidak mudah dan tidak sebentar waktunya, yang tentu saja menambah biaya modal para petani.
"Dalam bulan lalu saja kita tidak sampai tiga juta ton bisa mengeluarkan sawit. Jadi kalau bisa ada pertimbangan lagi pemerintah untuk menambah waktu pelonggaran tersebut," tuturnya.
