BANGKOK - Seorang wartawan Inggris yang bekerja untuk BBC menghadapi ancaman hingga lima tahun di penjara Thailand. Ancaman itu muncul setelah seorang pengacara mengadukan kasus pencemaran nama baik atas dirinya selama liputan investigasi soal penipuan di sebuah pulau wisata yang populer.
Sejumlah kelompok HAM mengatakan kasus ini memperlihatkan bagaimana hukum pencemaran nama baik dan UU kejahatan komputer yang meluas di Thailand telah menenggelamkan jurnalisme investigatif. Aturan tersebut menyulitkan jurnalis buat mengekspose kesalahan di negara itu di mana korupsi mewabah.
Tuntutan dipicu dari laporan September 2015 oleh Jonathan Head, koresponden Asia Tenggara BBC, yang menyelidiki bagaimana dua warga asing pensiunan sudah ditipu dalam kepemilikan properti mereka di Phuket.
Head muncul di pengadilan Phuket, Kamis 23 Februari, di samping salah satu pensiunan, warga berkebangsaan Inggris, Ian Rance. Keduanya merupakan terdakwa bersama yang dituntut. Mereka mengaku tidak bersalah.
Orang yang menuntut mereka adalah Pratuan Thanarak, pengacara asal Phuket, yang disebutkan dalam laporan BBC memiliki andil atas hilangnya kekayaan Rance.
Rance pensiun, lalu ke Phuket pada 2001, menikah dengan seorang wanita lokal, kemudian memiliki tiga anak. Lantas membeli apa yang dia sebut sebagai properti senilai USD1,2 juta.
Berdasarkan hukum Thailand, orang asing tidak boleh memiliki tanah. Tapi banyak yang menyiasati ketentuan itu dengan menempatkan tanahnya atas nama perusahaan yang mereka miliki sendiri atau bekerja sama dengan penduduk setempat yang mereka percaya.
Pada 2010, Rance memergoki istrinya telah memalsukan tanda tangannya untuk menghapus namanya sebagai direktur dan menjual properti dengan bantuan jaringan pemberi pinjaman uang dan agen properti di pulau tersebut.
Wanita itu sudah dipenjara selama empat tahun lebih atas kasus penipuan. Head di BBC melaporkan bahwa Pratuan, pengacara, mengaku mengesahkan tanda tangan Rance tanpa kehadiran yang bersangkutan.
Pratuan mengajukan kasus pencemaran nama baik, menuduh liputan itu menyebabkan dia menjadi "difitnah, dihina, dan dibenci", menurut salinan pengaduan yang dilihat oleh AFP.
Permainan Hukum
Rance dan Head menghadapi satu tuduhan pencemaran nama baik, mereka bisa dikenakan hukuman hingga dua tahun penjara. Head menghadapi tuntutan tambahan di bawah UU Kejahatan Komputer Thailand, yang mengancamnya lima tahun hukuman penjara maksimal.
Head telah menyerahkan paspornya ke pengadilan, sehingga membuatnya tidak bisa bekerja di Asia kemungkinan selama dua tahun karena dia berkonflik di pengadilan.
Dalam sebuah pernyataan, BBC mengatakan "membela jurnalisme yang dikerjakannya" dan mereka "berniat membersihkan nama baik wartawan kami".
Tidak seperti kebanyakan negara di mana pencemaran nama baik adalah kejahatan sipil, di Thailand itu merupakan tindak pidana.
Warga negara dapat membuka kasus mereka sendiri dan mereka tidak dipaksa untuk membayar biaya perkara jika mereka kalah.
Brad Adams, direktur Asia Human Rights Watch, mengatakan kasus terhadap Head dan Rance menunjukkan "kepastian mengapa undang-undang pidana pencemaran nama baik adalah ide yang buruk", seraya menambahkan dengan kuat bahwa itu dapat "menjadi permainan hukum dengan menyeret orang melalui sistem pengadilan Thailand".
Para penulis sering menemukan diri mereka kewalahan mengeluarkan ongkos yang mahal.
Phuketwan, situs berita lokal, menghabiskan bertahun-tahun untuk membela diri dari gugatan yang diajukan oleh Angkatan Laut Thailand setelah dugaan keterlibatan pejabat AL dalam perdagangan manusia.
Situs ini akhirnya menang pada 2015. Tetapi harus tutup karena kehabisan dana.
Andrew Drummond, seorang wartawan Inggris yang menghabiskan bertahun-tahun menulis tentang dunia kriminal Thailand, meninggalkan negara itu pada tahun yang sama setelah terbelit kasus pencemaran nama baik dan dirinya diancam oleh orang-orang yang terkena imbas tulisannya.
.jpeg)
