JAKARTA - Pemeritah menyatakan perlu adanya kesadaran dan sosialisasi masyarakat mengenai kebersihan laut, yang tidak hanya mengancam potensi pariwisata tapi juga mengancam kesehatan warga.
“Point pertama adalah harus dibangun kesadaran dulu dari masyarakat bahwa itu tidak benar buang sampah di laut,” kata Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Rahman Hidayat dalam keterangannya, Senin (6/3/2017) seperti dilansir citraindonesia.
Marine plastic debris (sampah plastik laut) menjadi masalah yang kerap ditemukan di daerah wisata bahari Indonesia, salah satunya di Kepulauan Anambas.
Rahman memaparkan, mengenai kesadaran untuk tidak membuang sampah di laut, memang bukan hal mudah. Oleh sebab itu ia berharap agar kiranya pemerintah bersama dengan masyarakat bisa mensosialisasikannya bersama-sama.
“Ini nampaknya sudah dari dulu ini seperti jadi budaya, menganggap kalau laut itu tempat buang sampah, jadi mindsetnya perlu diubah dulu. Tulisan dilarang buang sampah itu tidak cukup,” ujarnya.
Setelah itu, perlu ada pra sarananya yang katanya Bupati bilang bahwa akan dibuat Tempat Pengelolaan sampah Akhir (TPA) dan kemudian baru ada penegakan hukum, sanksi itu ditegakkan, tapi harus pakai Perda.
“Tapi selama itu semua tidak dilaksanakan, warga akan tetap menganggap buang sampah di laut itu adalah kebiasaan turun temurun. Dimana kebiasaan harus diubah,” tegasnya.
Sementara itu, pemerintah setempat dalam hal ini Bupati Anambas Abdul Haris menyatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian terkait (Kemen PU, KLHK, dan lain-lain) terkait pengadaan Tempat Pengolahan Akhir (TPA).
“Sampah memang menjadi salah satu permasalahan khususnya di Kepulauan Anambas, karena kami terbagi di pulau-pulau kecil yang lalu lintasnya tidak memadai. Akibatnya sampah, khususnya plastik tidak tertangani dengan baik. Sampah ini berdampak penurunan daya tarik suatu tempat untuk orang berkunjung. Nah dalam hal ini, langkah utama kita ialah membangun TPA,” kata Abdul Haris saat ditemui di kediamannya.
“Yang sekarang ini kita proses pembebasan lahan dan juga ada ide untuk tempat pembuangan sampah terpilah, dan itu kita juga sudah bicarakan dengan Kementerian PU dengan Satuan Kerja Provinsi, pada prinsipnya mereka siap untuk membantu,” tambahnya.
Untuk sampah di Anambas sendiri, Abdul yang menjabat sebagai Bupati Pulau Anambas sejak 2015 ini memaparkan, sebetulnya berasal dari dua jalur, yakni jalur laut dan jalur darat.
“Jadi persoalan sampah di Anambas ini memang sampah ini ada dua jalur, pertama sampah memang dari laut yang mengalir ke sini, kemudian memang sampah dari kebiasaan masyarakat buang sampah ke laut,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Abdul, perlu adanya sosialisasi sampah untuk Anambas, karena sampah dianggap memang sangat pelik namun harus segera mungkin diselesaikan, tidak bisa didiamkan begitu saja.
“Tapi memang di sini persoalan sampah menjadi serius, namun di pulau-pulau yang diplot sebagai tujuan wisata, disana tidak ada sampah. Mungkin karena tidak dihuni masyarakat, jadi sampah tidak ada, cuma paling-paling sampah kayu besar yang hanyut ke darat,” terangnya.
.jpeg)
