INDRAGIRI HILIR - Disparitas harga kelapa yang membuat petani lebih senang mengekspor ketimbang menjual ke industri dalam negeri. Sementara itu, pemerintah beralasan pelarangan diperlukan karena kebutuhan industri kelapa bulat di tanah air sangat tinggi sedangkan pasokan dari petani sangat rendah.
Ketua Persatuan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo), Indragiri Hilir, Burhan.S.pi menanggapi permasalahan ini menyatakan parameter yang paling nyata dan gampang untuk dilihat adalah bagaimana perkembangan perkebunan kelapa di Indragiri Hilir dalam waktu 40 tahun terakhir.
Jika luas, produktifitas perkebunan kelapa di Inhil tidak berkembang artinya keberhasilan industri dalam negeri dan pemerintah belum mampu meningkatkan pendapatan petani kelapa.
‘’Kenapa demikian karena jika harga kelapa tinggi maka semangat untuk menanam kelapa akan menggelora di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir tapi kenyataannya yang kita alami selama 40 tahun ini adalah semangat berkebun kelapa semakin meredup,’’ujarnya.
Lanjutnya,kurang lebih jutaan hektar pohon kelapa, sebanyak 3,5 juta batang sudah berumur tua dimana seharusnya sudah diremajakan.
‘’Kenapa tidak diremajakan, apakah kewajiban pemerintah untuk meremajakan kelapa petani, tentu jawabannya bukan sebab penanaman kelapa di Indragiri Hilir bukan pemerintah yang menanam tapi petani sendiri yang menanam kelapa. Harusnya, petani juga yang meremajakan kelapanya, kenapa petani tidak meremajakan kelapanya karena petani tidak mampu dan tidak bersemangat untuk menanam kelapa lagi karena semua itu dikarenakan harga kelapa selama 40 tahun ini tidak memberi kesejahteraan bagi petaninya,’’ jelasnya.
Menurutnya, banyak tanaman kelapa ditebang diganti dengan tanaman lain yang dianggap petani lebih menyejahterakan, seperti sawit dan lain-lain. Tapi 1-5 tahun terakhir, semenjak harga kelapa tinggi karena adanya ekspor kelapa bulat yang bisa mengangkat harga kelapa jadi tinggi, masyarakat mulai memelihara kelapanya dengan baik bahkan pemupukan dilakukan oleh petani agar produksi buah kelapa mereka meningkat dan sebagian masyarakat mulai menebang sawitnya digantikan kembali tanaman kelapa, itu semua karena harga tinggi yang didapatkan petani kelapa.
‘’Haruskah pemerintah menutup ekspor kelapa bulat, maka jika ekspor kelapa bulat ditutup dikhawatirkan semangat untuk memelihara dan menanam kembali kelapa di Indragiri hilir akan hilang lagi dan kelapa Indragiri Hilir kembali terpuruk sebagaimana selama 40 tahun terakhir sebelum adanya ekspor kelapa bulat? Tidak menutup kemungkinan 10-20 tahun kedepan tidak ada lagi perkebunan kelapa di Indonesia,’’ ungkap Burhan. (Rpc)
.jpeg)
