HARIANRIAU.CO - Karya komikus Jepang, Onan Hiroshi terus menuai kecaman di Tanah Air. Di komik tersebut, Presiden digambarkan bertukuk lutut di depan Perdana Menteri Jepang.
Kecaman juga datang dari para politisi Senayan. Salah satunya anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu.
Menurut Khatibul, penggambaran komik tersebut jelas-jelas merendahkan martabet Presiden Jokowi.
Tak hanya presiden, kartun tersebut juga jelas-jelas menghina bangsa Indonesia.
Karena itu, ia pun sangat menyesalkan sang komikus dengan kartunnya itu meningat hubungan Indonesia-Jepang selama ini sangat baik.
“Penggambaran kartun tersebut merendahkan martabat Presiden Jokowi dan bangsa Indonesia. Padahal, dalam hubungan diplomasi antara negara banyak aspek yang intinya harus saling menghargai,” kecam dia, Minggu (25/2/2018).
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, penggambaran Jokowi sebagai seorang pengemis juga dinilainya tak pantas.
Apalagi, hubungan diplomasi antara Indonesia dan Jepang saat ini sama sekali tak bisa dimaknai antara peminta dan pemberi.
Ia menegaskan, hubungan diplomasi Indonesia-Jepang selama ini adalah hubungan diplomasi yang wajar.
Hal itu merupakan bentuk implementasi hubungan bilateral yang lazim dilakukan antarnegara di dunia.
“Ilustrasi Horashi berlebihan dan cenderung menekankan sisi dramanya,” kecam Khatibul.
Khatibul menekankan, kritik terhadap kebijakan presiden dan pemerintah adalah hal yang lumrah dan wajar.
Akan tetapi, merendahkan presiden apalagi dari negara lain jelas merupakan tindakan yang mengganggu dan membahayakan hubungan bilateral antarnegara.
Secara substansi, dirinya setuju dengan materi kartun yang mengkritik proyek kereta api cepat di Indonesia yang tidak berjalan dengan baik.
Akan tetapi, tegasnya lagi, bukan berarti harus digambarkan Presiden Jokowi bertekuk lutut di hadapan PM Jepang.
“Sebab ini bisa ditafsirkan melecehkan dan merendahkan martabat bangsa Indonesia,” tegasnya.
Katena itu, ia mendorong Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menyampaikan nota protes atas materi kartun tersebut.
“Upaya ini semata-mata untuk memberi pesan, kebabasan berekspresi itu ada aturan mainnya. Ada aspek kedaulatan negara lain yang juga harus diperhatikan,” tutup Khatibul.
