HARIANRIAU.CO - Kekhawatiran banyak orang terkait penetapan 200 mubaligh oleh Kementerian Agama bakal memecah belah umat akhirnya terbukti. Seorang pengguna Facebook bernama Rudy Ian jadi bulan-bulanan warganet lantaran membuat status kontroversi terkait 200 ulama yang direkomendasikan Kementerian Agama (Kemenag).
Rudi memposting foto Ustaz Abdul Somad yang sedang bergandengan tangan dengan polisi. Rudi senang lantaran ulama lulusan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu tidak masuk dalam daftar 200 mubaligh layak ceramah. Bahkan Rudi menyebut Ustaz Abdul Somad sebagai iblis.
“Alhamdulillah.. iblis ini tdk masuk dlm dftar 200 mubalik menteri agama,” tulisa Rudi di akun Facebook pribadinya, Selasa, 22 Mei 2018 pukul 07.26.
Postingan itu langsung mendapat reaksi keras dari pengguna Facebook. Mereka membully Rudi. Bahkan, tak jarang yang mengancam pria asal Pontianak yang saat ini tinggal di Kota Yogyakarta tersebut.
Bahkan, seorang pengguna Facebook mendoakan agar Rudi cepat mati. Ungkapan itu disampaikan lantaran marah dan kesal dengan status Rudi yang menyebut Ustaz Abdul Somad sebagai iblis.
“Sya mendoakamu cepat mati orangtua bau tanah,” komentar pemilik akun Pahala Ucok Butar Butar.
“Segera kau bertobat.Ku lihat status kau terus menerus membenci Habib Riziq dan Ustad Abdul Somad. Ada apa dgn kau? Kau harus bertanggung jawab dgn kata2mu,” tulis Isa Anshari.
“Semoga PT AQUA segera memecat kau. Dan percayalah cepat atau lambat kau akan menghadapi badai yang kau buat sendiri,” komentar Alim Marsudi.
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, penetapan 200 ulama layak ceramah yang dikeluarkan pemerintah melalui Kemenag merupakan kesalahan serius bagi penguatan toleransi umat beragama.
“Mana mungkin pagar bisa menyatukan! Sebaiknya segera dikaji lebih dalam dan dicabut kebijakannya!” tukas pendiri KedaiKOPI itu melalui akun Twitter pribadinya, @satriohendri, Jumat (18/5/2018).
Senada dengan hal tersebut, mantan relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Komunitas Relawan Sadar (Korsa) juga menilai rilis mubaligh itu sebagai tindakan yang memecah umat Islam, khususnya antar mubaligh atau ulama.
Koordinator Korsa, Amirullah Hidayat menyebut bahwa pemerintah seharusnya tidak mencampuri urusan umat dalam menentukan siapa ulama yang harus mengisi ceramah untuk mereka. Sebab, penentuan itu bagian dari kebebasa beragama dan terjamin dalam UUD 1945.
“Jika telah dicampuri seperti ini, sama saja pemerintahan Jokowi melakukan intervensi terhadap kehidupan beragama umat Islam. Kebijakan ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak azasi secara sistemik dan masif,” ujarnya.
.jpeg)
