HARIANRIAU.CO - Dampak keuangan daerah yang mengalami defisit, Pemprov Riau akan melakukan pengurangan pegawai honorer atau kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada tahun anggaran 2019.
Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie, saat dikonfirmasi perihal tersebut mengakui kondisi keuangan Pemprov Riau dari tahun ke tahun terus alami penurunan.
"Memang salah satu alternatifnya seperti itu (pengurangan tenaga honorer). Itu disebabkan keuangan kita cenderung menurun. Tapi kalau memang itu harus dilakukan tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan lebih khusus," katanya.
Lebih lanjut disampaikan Ahmad Syah, pada prinsipnya honorer ini membantu tugas pemerintahan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara teknis ASN kurang. Baik dari segi jumlah maupun kapasitas kompetensinya, sehingga perlu didukung oleh tenaga honorer.
"Jangan balik, honorer menjalankan tugas utama, sedangkan ASN menjadi pembantu. Tapi ASN yang utama, dan honorer yang membantu. Kan ada pegawai kontrak, mungkin nanti pengkajiannya akan lebih banyak kesana," paparnya.
Disinggung honorer OPD mana yang paling banyak dikurangi, Ahmad Syah menyatakan hal itu sedang disisir.
"Kan ada OPD yang dari segi kuantitas lebih, tapi dari segi kualitas tak ada ASN untuk kompetensi itu. Misalnya tenaga teknis dan sebagainya, karena kalau menunggu pengangkatan CPNS lama," cakapnya.
"Mungkin sistemnya bisa dikaji, apakah itu menggunakan sistem outsoursing yang tak lagi menjadi tenaga honorer, tapi menjadi tenaga perusahaan, kemudian perusahaan yang mengontrakan ke Pemprov. Itu misalnya," cakapnya.
Sebelumnya Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi, meminta Kepala OPD untuk membuat formulasi di masing-masing dinas dan badannya untuk pengurangan pegawai kontrak tersebut sebagai upaya rasionalisasi.
"Khusus operator perlu dipersiapkan dan dicari kerja baru karena kondisinya memungkinkan, pada gilirannya akan berdampak kesitu (dirumahkan)," ujar Ahmad Hijazi.
Meski begitu, Ahmad Hijazi belum bisa memutuskan langsung pengurangan tersebut akan dilakukan. Namun ada kemungkinan dilakukan awal tahun melihat kondisi keuangan yang semakin hari semakin kecil.
"Bersiap dari awal lebih bagus, memang ini kebijakan dan bukan levelnya pada Sekda saja, namun ada pada pimpinan juga, bagusnya dipersiapkan saja," katanya.
.jpeg)
