HARIANRIAU.CO - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi dilaporkan ke Bawaslu RI terkait aksi salam satu jari.
Keduanya dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran kampanye terselubung.
Momen itu terjadi dalam penutupan International Monetary Fund (IMF)-World Bank pada Minggu (14/10/2018) kemarin.
Dalam kesempatan itu, keduanya melakukan ‘salam satu jari’ bersama Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim.
Kejadian itu pun akhirnya berbuah pelaporan ke Bawaslu RI dengan dugaan kampanye terselubung.
Pelaporan kedua anak buah Presiden Joko Widodo itu sendiri dilakukan oleh kelompok masyrakat yang menamakan diri Advokat Nusantara.
Kuasa hukum pelapor Advokat Nusantara, M. Taufiqurrahman mengatakan, keduanya diduga telah melakukan kampanye terselubung di agenda resmi IMF-Bank Dunia 2018 di Bali beberapa waktu lalu.
“Tindakan yang patut diduga menguntungkan dan menunjukkan keberpihakan terhadap Jokowi-Ma’ruf,” kata Taufiq di gedung Bawaslu, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).
Hal itu, sambung Taufiq, jelas melanggar Pasal 282 dan Pasal 283 ayat (1) dan (2) jo pasal 457 UU No 7/2017 tentang Pemilu.
Lantaran keduanya tertangkap kamera dengan jelas mengarahkan Direktur IMF Christine Lagarde untuk berpose satu jari.
“Ya patut diduga itu sebuah ajakan ataupun imbauaun yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu dalam hal ini calon presiden nomor urut 1,” pungkasnya.
Tweet
Cari Aman
Sementara, momen itu pun membuat Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra jadi berseberangan.
Bagi Gerindra, hal itu adalah jelas-jelas sebuah pelanggaran.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, momen itu terjadi saat Christine Lagarde dan Jim Yong Kim berpose dengan dua jari saat akan difoto.
Namun Sri Mulyani kemudian mengingatkan agat tidak menggunakan dua jari karena itu adalah nomor urut capres Prabowo Subianto.
“Justru akhirnya itu menimbulkan satu kesan bahwa itu kampanye,” ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/10).
Menurut Fadli, harusnya perhelatan yang dibiyai oleh negara bisa dijauhkan dari praktik kampanye terselubung.
Sehingga semua pihak bisa berlaku adil di tahun politik ini.
“Saya kira harusnya dalam forum-fotum seperti itu (IMF-World Bank), yang dibiayai oleh APBN tidak perlu ada kampanye terselubung macam itu,” tegasnya.
Fadli mengaku, sudah menonton video dugaan kampanye terselubung itu.
Fadli mengatakan apa yang dilakukan oleh Luhut dan Sri Mulyani memang patut diduga kampanye terselubung.
Pasalnya, kedua menteri itu dengan jelas mengarahkan Christine Lagarde dan Jim Yong Kim untuk berpose satu jari, seperti nomor urut Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 ini.
“Ya saya kira jelas itu (kampanye terselubung). Karena mereka enggak ada maksud (pose dua jari) tapi malah diingatkan bahwa 02 itu nomor urut Prabowo dan 01 adalah Jokowi,” pungkasnya.
Berbeda, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan justru menilai peristiwa itu disebutnya bukanlah sebuah kesengajaan.
Menurutnya, arahan Sri Mulyani kepada Christine Lagarde dan Jim Yong Kim hanya sekedar bercanda.
Akan tetapi, di tengah tensi politik yang panas, tindakan itu bisa menjadi dianggap melanggar aturan kampanye.
“Di tahun politik ini kan tensinya naik. Bu Sri Mulyani dan Pak Luhut, kalau dulu bisa bercanda kaya gitu,” kata Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/10).
Akan tetapi, karena waktu Pilpres 2019 sudah cukup dekat, maka segala hal bisa dianggap pelanggaran.
“Tapi kalau sekarang itu bisa saja hal yang dianggap sebuah pelanggaran,” lanjuntya.
Menurutnya, kejadian pelanggaran itu dinilainya bisa terjadi oleh siapa saja.
Oleh karena itu, dirinya meminta seluruh pihak untuk lebih berhati-hati dalam bercanda dan bersikap.
“Tentu termasuk saya, para menteri, para pejabat, parpol, kandidat, memang harus ekstra hati-hati,” lanjutnya.
Ketua MPR RI itu juga menambahkan, memasuki masa kampanye seperti sekarang, jelas merubah segala sesuatu.
“Karena kita ini sedang memasuki bulan kampanye. Banyak yang tadinya boleh sekarang jadi tidak boleh,” jelas pria yang akrab disapa Zulhas itu.
Di sisi lain, Zulhas juga meminta penyelenggara pemilu agar dapat lebih berhati-hati mengambil keputusan.
Yakni terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa kampanye. Khususnya dapat membedakan soal pelanggaran yang disengaja ataupun tidak.
“Kalau orang keceplosan mungkin karena enggak sadar atau enggak paham, apa harus di hukum? kalau gitu bisa kena hukum semua kita,” katanya.
“Jadi menurut saya harus dipilah-pilah mana pelanggaran yang disengaja mana yang memang karena tidak sengaja,” tutup Zulhas.
.jpeg)
