HARIANRIAU.CO - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD kembali bicara khilafah. Dia menanggapi pernyataan Emha Ainun Najib alias Cak Nun.
Dalam sebuah postingan, Cak Nun mengingatkan polisi agar tidak membenci HTI. Alasannya, mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.
"Mestinya Anda panggil mereka untuk dialog, simposium 305 sesi supaya matang," kata Cak Nun.
"Kalau langsung Anda berangus, nanti ada cipratannya, akan membengkak, serbuk-serbuknya akan malah melebar ke organ-organ lain," lanjutnya.
"Mohon Anda juga jangan anti-khilafah, kita jangan cari masalah dengan Allah, sebab khilafah itu gagasan paling dasar dari qadla dan qadar-Nya. Kita punya keluarga dan anak cucu, mari hindarkan konflik laten dengan Tuhan," tambah Cak Nun.
Pemilik akun Twitter @rizalrizal62 lalu meminta tanggapan Prof Mahfud terhadap pernyataan Cak Nun tersebut.
"Cak Nun benar. Itu tinggal konsepnya saja," jawa Mahfud MD di akun Twitternya, Senin (29/10/2018).
"Saya kan tidak anti khilafah. Malah menurut saya, khilafah itu fitrah. Yang saya bilang, 'sistem khilafah yang baku menurut Islam itu tidak ada'. Sistem bisa berbeda-beda sejak dulu dan dimana-mana. Sistem Indonesia juga sah sebagai kesepakatan yang mengikat," urainya.
Sebelumnya, Mahfud MD menantang siapa saja yang mampu menunjukkan sistem pemerintahan khilafah ada di dalam Alquran dan hadis.
"Saya nantang siapa saja, di mana saja, di dalam forum yang terbuka. Yang bisa menunjukkan kepada saya, tentang adanya kholifah atau khilafah tentang adanya khilafah sebagai sistem pemerintahan, ya di dalam Alquran dan hadis. Saya katakan kalau khilafah banyak, tapi bukan dari Alquran dan alhadis. Itu adalah ciptaan para ulama berdasar kebutuhan, waktu, dan tempat masing-masing," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan 57 negara Islam yang tergabung dalam OKI menganut sistem khilafah, tapi berbeda-beda. Hal tersebut bisa berbeda karena, dalam Alquran dan hadis, sistemnya tidak diajarkan.
"Kenapa beda? Ya karena memang Alquran dan hadis tidak mengajarkan sistemnya. Prinsipnya nilainya mengajarkan bahwa khilafah harus berkeadilan. Tapi kalau sistemnya seperti apa, tidak ada," ujar Mahfud, yang menjabat anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila. (rakyatku)
.jpeg)
