mediacenter.riau.go.id

Tak Bisa Atasi Karhutla, Pangdam Hingga Kapolres Terancam Dicopot

Rabu,07 Agustus 2019 - 13:30:18 WIB | Di Baca : 200 Kali


HARIANRIAU.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di hadapan Gubernur Riau Syamsuar, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo dan Danrem 031/WB Brigjen TNI Muhammad Fadjar.

Turut hadir juga dalam arahan dari orang nomor satu di Indonesia yang digelar di Istana Presiden, Selasa (6/8/19) tersebut, yakni para kepala daerah yang banyak terdapat titik api, seperti Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, Bupati Rokan Hulu Sukiman, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger, serta para Dandim dan Kapolres se Riau.

Terdapat sepuluh poin arahan yang disampaikan Presiden. Pertama, Presiden mengingatkan bahwa pada tahun 2015 dan tahun sebelumnya, kebakaran hutan terjadi hampir di seluruh provinsi dimana kerugian yg diakibatkan adalah 221 triliun, dan  untuk lahan terbakar 2,6 juta hektar. 

"Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia, terlebih Riau yang langsung berbatasan dengan negara jiran Malaysia," kata Jokowi.

Kedua, dibanding dengan 2016 jumlah spot Karhutla tahun 2019 turun. Tapi, dibanding tahun 2018 angkat hotspot naik. Hal ini menurut Presiden mestinya tidak boleh terjadi.

"Karena seharusnya yang terjadi turun tiap tahun dan tidak boleh naik," ungkap Jokowi. 

Poin ketiga, dianggap paling penting adalah dengan mengedepankan pencegahan, jangan sampai api besar baru bingung untuk memadamkan.

Keempat, Presiden minta Forkopimda seperti Gubernur, Pangdam dan Kapolda agar dapat bekerja sama dibantu pemerintah pusat. Sehingga api sekecil apapun segera padamkan dan jangan ada kebakaran yang besar di wilayahnya.

Kelima, atensi Presiden RI bahwa aturan main tetap sama dengan tahun 2015 terkait konsekuesi akibat Karhutla. Dimana, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim dan Kapolres yang tidak bisa mengatasi masalah Karhutla akan dicopot.

Keenam, kerugian ekonomi akibat Karhutla besar sekali, sehingga jangan ada darurat api. Untuk itu agar api sekecil apapun segera diatasi dan dipadamkan.

Ketujuh, Babinsa dan Bhabinkamtibmas diminta agar terus melakukan pengecekan langsung bila ada titik api.

"Jangan tunggu sampai api membesar segera padamkan sebelum menjadi besar," ujar Presiden.

Kedelapan, tidak perlu diulangi cara pencegahan dan pemadaman api. Karena sudah secara rinci diketahui oleh seluruh instansi terkait. Untuk itu segera tanggap utk mencegah dan memadamkan api, bila ada api.

Kesembilan, Presiden kepada peserta terkait Karhutla yaitu dengan memprioritaskan pencegahan melalui patroli dan deteksi dini. Kemudian melakukan penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah.

Kesepuluh, pada 2019 mulai ada lagi asap yang mengganggu negara tetangga. Diminta agar penanganan agar segera selesaikan dengan upaya yang maksimal. Sehingga tidak malu dengan negara tetangga yang kena dampak asap akibat. (MCR)

 




Share Tweet Google + Cetak
Loading...

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @harian_riau dan LIKE Halaman Facebook: HarianRiau.co



Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 081365016621 / 0811707378
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Harianriau.co Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
Loading...