PEKANBARU - Polemik mahalnya harga seragam sekolah di SMPN 1 Pekanbaru menjadi catatan pihak DPRD Kota Pekanbaru. Menurut Komisi III DPRD Pekanbaru yang membidangi pendidikan, dengan harga yang fantastis itu, harusnya dilelang.
"Sekolah ataupun komite sekolah jangan membatasi penjahit yang yang menawarkan pengadaan baju di sekolah. Dilelang saja dari harga termurah tapi berkualitas. Termasuk menentukan bahan dan spesifikasi," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, H Marlis Kasim dilanair datariau, Ahad (30/7/2017).
Disebutkan Marlis Kasim, Walikota Pekanbaru sebagai pemegang kebijakan saat ini harus membuat Peraturan Sekolah tentang standar seragam di tiap-tiap sekolah. Termasuk total harga, jenis bahan berkualitas dan sumber pembiayaan dengan nilai nominal yang terjangkau oleh masyarakat bawah.
"Dengan standar harga yang dibuat dalam bentuk perwako, ada rasa keadilan dari setiap sekolah dan pemerataan pendidikan sesuai dengan slogan sekolah murah dan berkualitas. Sekarang ini saya melihat antara sekolah satu dengan sekolah lainnya terjadi perbedaan harga yang mencolok. Sama-sama SMP tapi harga berbeda. Seperti ada main kucing-kucingan. Jangan sampai nanti anak-anak kita jadi korban ajang bisnis seragam di sekolah," tegasnya mengingatkan.
Marlis juga mengaku sangat kecewa dengan kebijakan mahalnya seragam sekolah yang ada di SMPN 1 Kota Pekanbaru ini. Menurutnya, biaya Rp2,2 juta tersebut dinilai sangat mahal dan tidak masuk akal.
"Seragam sekolah ini jangan lagi dikoordinir oleh pihak sekolah. Silahkan mereka (orang tua,red) membeli baju sendiri sesuai kemampuan," kata Marlis.
Dia melihat, persoalan seragam sekolah ini kerap menjadi ajang bisnis tahunan dari sekolah. Bahkan, dia mencium ada aroma yang tidak beres seperti dugaan meraup keuntungan besar terkait kebijakan pengadaan seragam sekolah yang ada di Kota Pekanbaru tiap tahunnya.
Memang, SMPN 1 Pekanbaru tidak memaksa orangtua murid membeli seragam di sekolah dan dipersilahkan membuat sendiri di luar jika memang harga tersebut dirasa mahal. Namun, beberapa wali murid mengaku khawatir juga beli di luar takur tidak sama dengan seragam khusus seperti olahraga seragam khusus SMPN 1 Pekanbaru.
Dimana, uang Rp2,2 juta itu digunakan untuk membeli 15 item yakni seragam putih dongker nasional 1 set Rp300 ribu, seragam pramuka 1 set Rp300 ribu, seragam khusus batik SMPN 1 Pekanbaru Rp250 ribu sebanyak 1 set, seragam batik nasional Riau sebanyak 1 set Rp250 ribu, seragam khusus melayu 1 set Rp250 ribu, seragam olahraga 1 set Rp185 ribu, dasi panjang 1 helai Rp35 ribu, kaos/baret Rp60 ribu, topi Rp35 ribu, kain sarung/songket Rp100 ribu, rompi Rp100 ribu, jilbab/peci Rp85 ribu, kartu pelajar elektronik Rp50 ribu, buku kendali siswa Rp50 ribu dan Psikotes Rp150 ribu.
"Palingan yang bisa kita beli di luar itu putih dongker, pramuka, batik Riau, dasi, topi, dan peci. Artinya dari 15 point itu hanya 6 yang bisa dibeli di luar, sementara 9 item lagi mau tak mau harus dibeli di sekolah," pungkas seorang wali murid.
.jpeg)
