HARIANRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih banyak ditemui di masyarakat. Stigma bisa membuat ODGJ tak mendapat pelayanan yang seharusnya karena ia merasa malu. Atau bahkan ketika sudah sembuh pun, mereka merasa minder.
“Menghapus stigma menjadi salah satu strategi untuk mengatasi dan mencegah gangguan jiwa. Meski memang untuk masyarakat perkotaan kesadaran akan kesehatan jiwa sudah mulai terasa, sudah mulai tahu ketika merasa ada masalah dengan kejiwaannya, perlu segera dilakukan pemerikasaan serta tindakan,” sebut Bupati Indragiri Hilir HM Wardan saat Rapat Koordinasi Kesehatan Jiwa Dalam Rangka Indragiri Hilir Bebas Pasung Tahun 2017 yang dilaksanakan di Aula Lantai 5 Kantor Bupati Indragiri Hilir, Jalan Akasia, Tembilahan. Senin (19/9/2016).
Dia mengatakan bahwa dilingkungan masyarakat, tidak jarang ODGJ diperlakukan kurang manusiawi oleh anggota keluarganya dan masyarakat dengan cara dikurung ataupun dipasung, karena khawatir ODGJ dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.
“Hal inilah yang secara bertahap akan kita hapuskan, karena pemasungan termasuk penelantaran dan tidak boleh terjadi, karena bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat HAM,” sebut Wardan.
Di Kabupaten Indragiri Hilir, Jumlah temuan ODGJ mengalami peningkatan yaitu tahun 2014 berjumlah 312 orang, tahun 2015 berjumlah 460 orang, berdasarkan pendataan terbaru yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir jumlah itu meningkat menjadi 674 orang s/d September 2016. Peningkatan penderita sakit jiwa ini terjadi hampir di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Indragiri Hilir.
Dari 674 pasien ODGJ ini terdiri dari 478 orang laki-laki dan 196 perempuan. Jumlah pasung dari 2014 s/d September 2016 berjumlah 160 orang, 109 orang telah bebas pasung namun masih dalam pengawasan Puskesmas terdekat dan 11 orang meninggal dunia . Kasus pasung saat ini masih berjumlah 40 orang.
”Kepada masyarakat yang keluarganya masih dipasung, diharapkan juga kerjasamanya agar penderita mendapatkan penanganan, baik pengobatan, perawatan, maupun rujukan ke Rumah Sakit yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah,” pinta Bupati Wardan.
Untuk diketahui pelaksanaan rakor ini dihadiri Forkopimda, Setda Indragiri Hilir, asisten I Setda, SKPD dan Camat.
Ragil Hadiwibowo
.jpeg)
