HARIANRIAU.CO, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menggelar sidang kabinet paripurna di Istana. Sidang ini untuk membahas rancangan nota keuangan dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
Jokowi mengatakan, walaupun Rancangan APBN (RAPBN) 2017 sudah beberapa kali dibahas, dirinya ingin menekankan beberapa hal kepada Kementerian/Lembaga.
Pertama, Jokowi meminta momentum kondisi perekonomian sekarang ini yang sudah mulai keliatan cukup baik di 2016 tetap harus dijaga. Pertumbuhan ekonomi nantinya di kuartal III dan IV diharapkan lebih baik sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi dan dampak dari tax amnesty.
Selain itu, untuk inflasi juga agar dikendalikan bersama sehingga bisa berdampak menekan kemiskinan.
"BPS telah mengumumkan inflasi pada Juli 2016 sebesar 0,69%. Ini merupakan inflasi terendah jika dibanding 5 tahun terakhir sejak 2012. Ini harus kita jaga terus terutama yang berkaitan dengan bahan makanan. Agar dilihat tiap jam, tiap hari dipantau terus sehingga inflasi betul-betul kita kendalikan," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana, Rabu (3/8/2016).
<!--pagebreak-->
Kedua, dalam merumuskan asumsi dasar ekonomi makro serta pokok-pokok besaran awal RAPBN 2017, harus dipastikan sesuai dengan kondisi perekonomian dalam negeri dan memperhatikan kondisi perekonomian global.
"Karena kita harus mengkalkulasi potensi pengaruh global terhadap ekonomi kita, melemahnya aktivitas ekonomi Tiongkok misalnya, lemahnya harga komoditas serta juga adanya risiko penyesuaian suku bunga The Fed. Ini harus kita pantau terus," kata Jokowi
Ketiga, momentum amnesti pajak harus digunakan sebaik-baiknya. Dengan amnesti pajak ini ingin memperluas sekaligus memiliki basis data pajak yang valid, yang terintegrasi, yang komprehensif sehingga akhirnya bisa meningkatkan tax ratio.
Keempat, dalam hal belanja kementerian dan lembaga Jokowi minta betul-betul fokus pada upaya melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan program prioritas. Jangan lepas dari program prioritas yang telah direncanakan dan dibuat selama ini.
Contohnya percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, layanan di bidang kesehatan, pendidikan, serta upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas dan kualitas program perlindungan sosial yang telah kita buat.
<!--pagebreak--
"Utamakan pada belanja prioritas pembangunan yang betul-betul prioritas sesuai dengan prinsip money follow programme," tegas Jokowi.
Kelima, harus melakukan efisiensi pada program non prioritas nasional. Efisiensi bisa dilakukan untuk belanja operasional dan belanja barang. Jokowi menekankan ini agar dalam menyiapkan perencanaan RAPBN lebih mengutaman belanja modal.
Sumber : detik
.jpeg)
